Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Hal itu diungkapkannya kepada
"Skandal Jiwasraya dan Asabri ini, harapan rakyat pansus bisa dibentuk, sehingga kita bisa membongkar kasus ini, pelaku bisa ditangkap, uang nasabah bisa kita kembalikan," kata Andre kepada pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-7 hari ini, Senin (13/1).
Dengan dibentuknya Pansus, dia menilai DPR selaku wakil rakyat bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahan BUMN. Mengingat BUMN merupakan perusahaan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.
"Kita DPR bisa beri evaluasi (dengan adanya Pansus), agar ke depan tidak ada keboboloan seperti Jiwasraya, Asabri dan kasus-kasus lainnya," tegasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Amin A.K. mengatakan dengan adanya Pansus, proses pengawasan bisa lebih efektif dan efisien. DPR pun bisa memperoleh informasi lebih detail terkait kasus-kasus tersebut.
"Tidak seperti sekarang, kita mendapat informasi BUMN sudah dapat penyakit masuk stadium 3, stadium 4," tutur Amin.
Baca juga: Enam Asuransi BUMN Bermasalah, Kejaksaan Harus Bertindak
Amin menilai pembentukan Pansus lebih tepat ketimbang pembentukan panitia kerja (Panja). Pasalnya sejumlah BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri berkaitan dengan lebih dari satu komisi di DPR, sehingga Pansus dinilai akan sangat efektif.
"Kenapa perlu Pansus, karena ini lintas komisi. Bisa jadi satu BUMN itu berkaitan dengan 3 sampai 4 komisi. Kalau sebatas Panja nanti tidak efektif targetnya," imbuhnya.
Dia juga menambahkan pertimbangan pembentukan Pansus sangat penting, mengingat kasus-kasus tersebut juga berdampak pada kerugian negara yang secara nominal sangat besar. Selain itu, Pansus juga menunjukan kehadiran DPR untuk membela hak-hak rakyat yang dirugikan.(OL-5)
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan dugaan rasuah dalam proses lelang Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya
Kesiapan IFG Life untuk melanjutkan manfaat yang diterima pemegang polis sesuai dengan persetujuan dan ketentuan dalam polis.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perlu waktu paling lama tiga tahun untuk menyelesaikan proses restrukturisasi perusahaan BUMN bermasalah.
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Pusat menyita aset dan bangunan benteng kuno Vastenburg di Solo, Jawa Tengah karena tersangkut kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.
Kejaksaan Agung diminta konsisten dalam menindak tegas dan menangani kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, Asabri, impor minyak goreng, hingga mafia tanah.
Kejagung telah menjerat belasan korporasi sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved