Ekonomi Biru untuk Pulau Kecil

BELASAN ribu pulau terbentang di wilayah Indonesia, tetapi baru sekitar 25% yang berpenghuni ataupun dimanfaatkan. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para investor, domestik maupun asing, untuk mengembangkan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), dengan konsep ekonomi biru.

Bila para investor harus mengikuti regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pengelolaan diyakini tidak akan menyimpang.

"Silakan saja kelola dan kembangkan pulau-pulau kecil, asalkan mengikuti syarat dalam undang-undang. Toh, sudah diatur, kan? Tinggal sekarang kita kontrol saja siapa yang mau menanam modal," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam diskusi publik Pembangunan Perikanan Pasca-UU No 23 Tahun 2014, di Jakarta, Sabtu (18/4).

Indroyono menerangkan ekonomi biru menguatkan partisipasi masyarakat melalui transfer pengetahuan, kewirausahaan yang kompetitif, dan membuka lapangan pekerjaan.

Wilayah yang tengah dijadikan contoh penerapan konsep ekonomi biru ialah Lombok Selatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah, sebut Indroyono, menggelontorkan investasi sebesar Rp2,1 triliun untuk periode dua tahun pertama.

Lebih jauh lagi, Indroyono mengatakan pemerintah mendorong nelayan lebih banyak menekuni perikanan budi daya yang potensinya jauh lebih tinggi ketimbang perikanan tangkap. Keengganan nelayan membuat perikanan budi daya nasional cenderung stagnan, padahal di tingkat global pertumbuhannya mencapai 8% per tahun.

"Masyarakat Indonesia sebaiknya beralih ke budi daya perikanan, apalagi garis pantai kita panjang sekali," papar Indroyono.

Dalam menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja berpendapat minat nelayan untuk beralih ke perikanan budi daya mungkin tinggi. Namun, mereka masih minim modal, pengetahuan akan teknologi serta kesulitan menembus pasar, khususnya pasar ekspor. (Tes/E-1)