Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja serta kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ungkapan itu juga ditujukan kepada pihak terkait lainnya mulai pemda, BUMN dan mitra swasta, baik yang bergerak di bidang konstruksi maupun pembiayaan terhadap pecapaian target pembangunan 2015-2019.
Pesan itu disampaikan Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada peringatan Hari Bakti (Harbak) Pekerjaan Umum (PU). Pada kesempatan tersebut, Luhut selaku inspektur upacara Harbak ke-74 PU di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (3/12).
“Lima tahun terakhir ini kita telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara besarbesaran. Namun, di tingkat ASEAN saat ini, daya saing infrastruktur kita masih di posisi ke-5, kalah dengan Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Untuk itu, saya mengajak kita semua bekerja lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi yang terdepan,” kata Presiden.
Pembangunan infrastruktur, katanya, tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pembangunan harus memiliki dampak langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya menaikkan kelas UMKM, pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor.
Lima tahun ke depan, katanya, dilanjutkan pembangunan 60 bendungan, 1.000 embung, 500.000 ha jaringan irigasi baru, 2.500 km jalan tol, 60.000 km jalan baru, dan Program Satu Juta Rumah. “Kita juga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak menjadi 90%, serta akses sanitasi dan persampahan menjadi 80%. Selain itu, kita akan mewujudkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan konsep smart metropolis.”
Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur lima destinasi wisata prioritas ditargetkan selesai akhir 2020. Yakni, kawasan Danau Toba di Sumatra Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Manado-Likupang di Sulawesi Utara.
Presiden juga menyoroti pentingnya peningkatan inovasi di bidang teknologi dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.
Terkait inovasi, Menteri PUPR, M Basoeki Hadimoeljono, mengatakan akan terus mendorong generasi muda PUPR selalu berinovasi di bidang pembangunan infrastruktur. “Kami para pimpinan bertugas menyiapkan karakter generasi penerus kami agar Kementerian PUPR terus menjadi organisasi yang kredibel. Untuk itu, saya ingin sering mengadakan dialog dengan generasi muda dengan menampilkan sosok yang kreatif dan inovatif seperti talk show kemarin bersama Staf Khusus Presiden termuda Putri Tanjung.” (*/S1-25)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved