Belanja Pemerintah Merata Dorong Industrialisasi

BELANJA pemerintah dinilai mampu menjadi faktor penekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila implementasi dan realisasinya sesuai dengan yang digembor-gemborkan selama ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Syarkawi, kepada media dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan belanja pemerintah pada tahun ini harus benar-benar digenjot dan tidak boleh berhenti karena tren pertumbuhan di kuartal IV 2015 harus terus berlanjut. "Yang terpenting belanja pemerintah tidak boleh Jawa sentris. Itu harus merata, harus mendorong agar industrialisasi tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa," ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan Chairman Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel. Menteri perdagangan ke-33 itu mengatakan belanja pemerintah yang maksimal akan menciptakan efisiensi dan nilai tambah bagi daerah-daerah yang terpusat di Jakarta sehingga bisa berkembang ke daerah lain. "Jadi, government spending ialah faktor penting penurunan PHK.

"Lebih lanjut, Rachmat mengatakan Indonesia memiliki insentif yang tidak dimiliki negara-negara lain, yakni pasar yang besar. Indonesia juga perlu membangun sumber daya manusia yang lebih andal. Menurut Rachmat, kesuksesan sebuah industri untuk selamat dari gelombang PHK besar-besaran bergantung pada sumber daya manusia di industri itu.

Di sisi lain, ekonom Ina Primiana mengatakan investasi dan belanja pemerintah sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini harus diarahkan ke daerah-daerah yang masih punya angka kemiskinan tinggi, terutama di Indonesia Timur. "Penyerapan belanja pemerintah harus memiliki dampak pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi," ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ina juga meminta pemerintah menciptakan situasi berinvestasi yang kondusif bagi pengusaha. Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan atau industri disebabkan aksi pekerja yang mengganggu.

Ina mencontohkan tuntutan kenaikan upah yang membebani kas perusahaan, apalagi saat ekonomi yang sedang fluktuasi. Karena itu, pemerintah seharusnya mengendalikan buruh. "Mengajak mereka berdialog, diajak mikir, karena mereka hanya tahu minta naik gaji," ungkapnya.