Izin Ekspor Freeport Masih Terganjal Uang Jaminan

IZIN ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) telah berakhir. Pemerintah setidaknya menetapkan dua persyaratan utama yang harus dipenuhi PT FI apabila mau memperoleh izin ekspor kembali.

Belakangan diketahui perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menaruh keberatan terhadap syarat setoran jaminan kesungguhan pembanguan smelter sebesar US$530 juta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengugkapkan PT FI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait keberatan terhadap persyaratan tersebut. Hanya saja, PT FI telah menyampaikan permohonan pertimbangan secara lisan. Respon yang diterima pemerintah ialah PT FI tetap berminat melanjutkan perpanjangan izin ekspor.

"Dari diskusi terakhir, sebenarnya mereka sudah mengajukan permohonan lisan meminta keringanan tentang uang jaminan itu. Tapi surat resminya belum masuk soal alternatif yang diminta itu apa," jelas Sudirman, Rabu (3/2).

Mengingat belum adanya kesepakatan di antara kedua pihak, sambung Sudirman, Kementerian ESDM pun belum bisa mengeluarkan rekomendasi izin ekspor. Sudirman mengutarakan beberapa hal yang menjadi keberatan Freeport menyangkut situasi keuangan perseroan yang tengah terguncang imbas turunnya harga komoditas. Ketika PT FI harus menyetorkan uang jaminan sebesar US$ 530 juta, praktis hal itu kian menambah berat kondisi finansial.

"Komoditas drop dan secara market mereka lagi sulit, jadi ketika diminta menyetor US$530 juta, itu akan memberatkan. Kita bisa mengerti sih, cuman kita ingin yakinkan mereka bahwa ya sudah tunjukkan bentuk kesungguhannya apa bahwa smelter bisa diselesaikan," cetusnya.

Tentang adanya kemungkinan pemerintah menurunkan besaran uang jaminan, Sudirman hanya mengatakan pemerintah masih terus bernegosiasi. Yang terpenting, sambung dia, pemerintah berupaya menjaga kelangsungan kegiatan pertambangan PT FI di Kabupaten Mimika, Papua, yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat lokal. (OL-2)