Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Sri Mulyani memastikan akan menginvestigasi serta mengevaluasi temuan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi XI Mustofa mendukung pemerintah untuk melakukan investigasi. Menurutnya, masalah tersebut perlu dibutikan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
"Ya ini perlu dibuktikan dulu desa fiktif itu seperti apa dan berapa jumlahnya. Dana desa sejak periode pertama Jokowi itu besar sekali, tapi perlu dibuktikan," katanya di komplek DRI RI, Jakarta (6/11).
Baca juga: KPK Turun Tangan Selisik Dana Desa Fiktif
Menurutnya, keberadaan desa-desa di seluruh Indonesia sudah terdafatar serta terdata di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Selain itu, data di tingkat provinsi maupun kabupaten juga ada. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah bisa mengecek sekaligus mengevaluasi.
"Mungkin saja ada desa yang penduduknya minim. Ada juga desa yang penduduknya begitu banyak tapi alokasi dana desanya sama," tuturnya.
Mantan Bupati Kudus ini juga mengatakan saat ini perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu. Hal tersebut dinilai penting sehingga masyarakat bisa tahu kebenaranya mengingat jumlah desa di Indonesia yang begitu banyak mencapai 74.957 desa.(OL-5)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved