KCIC Minta Jaminan Legal

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) meminta jaminan untuk bisa bernegosiasi bila pemerintah mengubah aturan. Baik itu masa konsesi ataupun trase.

"Karena perlu mengeluarkan investasi tambahan," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/2).

Menurutnya KCIC meminta legalitas untuk bernegosiasi apabila ada perubahan. "Bahwa harus ada jaminan pemerintah sehubungan dengan aturan," ungkap Rini.

Ia memastikan KCIC menggunakan skema business to business. "Tidak ada jaminan pemerintah dan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," papar Rini.

Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan belum ada perubahan trase untuk kereta cepat Jakarta Bandung. "Masih menunggu kajian dari KCIC di tempat yang rawan longsor," ujarnya

Sebelumnya, ada lima poin dalam izin konsesi yang akan ditandatangani KCIC dan Kemenhub. Pertama masa konsesi maksimum 50 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian (tidak dapat diperpanjang). Kedua, pada akhir masa konsesi (setelah 50 tahun) prasarana perkeretaapian diserahkan kepada Negara Indonesia dalam kondisi tidak dijaminkan kepada pihak lain dan dalam kondisi laik operasi. Ketiga, apabila terdapat kegagalan dalam pembangunan dan pengoperasian maka menjadi tanggung jawab investor sepenuhnya dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Indonesia.

Keempat, tidak ada hak eksklusif sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (tidak ada monopoli). Sedangkan kelima adalah erjanjian tidak dapat dibatalkan atau diubah apabila ada perubahan kebijakan pemerintah di kemudian hari. (OL-2)