Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIRJEN Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid menyatakan pemerintah mengharapkan pengembang terus berkomitmen mendukung program pembangunan rumah bersubsidi guna meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat.
"Rumah subsidi itu dibangun untuk rakyat agar mereka bisa tinggal dengan layak. Pengembang yang menerima bantuan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) juga harus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah khususnya rumah bersubsidi," kata Khalawi Abdul Hamid dalam rilis yang diterima di Jakarta, kemarin.
Selain itu, ujar dia, kualitas rumah dan lingkungan serta fasilitas pendukungnya juga harus dijaga sebaik mungkin.
Ia mengemukakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat.
Termasuk dengan penyaluran bantuan PSU seperti jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih, dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bantuan PSU tersebut dinilai merupakan stimulan bagi kalangan pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target program satu juta rumah.
Khalawi menuturkan bantuan PSU ini diharapkan bisa mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat Indonesia.
"Dengan dibangunnya PSU, pemerintah ingin agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi dapat tinggal dengan lebih nyaman," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian PU-Pera telah menyalurkan bantuan PSU untuk 119.695 unit rumah bersubsidi secara nasional mulai 2015 hingga 2019. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan rumah bersubsidi setiap tahunnya.
Alokasi anggaran di 2019 untuk bantuan PSU sebesar Rp123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi secara nasional.
"Tahun 2020 mendatang kami telah mengalokasikan dana sekitar Rp202 miliar untuk pembangunan PSU sebanyak 22.500 unit rumah," ujar Khalawi.
Jumlah itu bertambah seiring dengan banyaknya unit rumah yang akan dibangun. (Ant/E-1)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
Bawaslu Indonesia bersiap mengawasi dengan ketat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan tanggal digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pemilu Legislatif 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
Ketua MK Suhartoyo membacakan perintah tersebut sebagai amar putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Riau Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved