Membangun Infrastruktur Meningkatkan Daya Saing

DALAM  lima tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp1.733 triliun untuk membangun berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas, bendungan dan embung untuk mewujudkan ketahanan air, hingga bandara dan pelabuhan untuk memperlancar arus barang dan orang, semua itu dibangun secara masif dan merata. 

Bahkan, daerah terluar pun tidak luput dari jangkauan infrastruktur. Pos-pos lintas batas negara kini berdiri gagah dan megah,yang menjadi simbol bahwa pemerintah hadir sampai titik terjauh Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing.

Pada pemerintahan sebelumnya, pengadaan infrastruktur bukan merupakan program prioritas. Jadi, tidak perlu kaget jika indeks daya saing infrastruktur Indonesia terperosok di posisi 82 pada 2011.

Setelah pembangunan digalakkan mulai 2015, peringkat Indonesia terus membaik. Pada 2018, Indonesia mampu duduk di posisi 52 dalam indeks daya saing infrastruktur.

“Daya saing yang baik diperlukan guna menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan masuknya investasi, kita akan dapat beragam manfaat, mulai terbukanya lapangan kerja yang lebih besar hingga potensi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Basuki kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Memang, untuk mencapai peringkat daya saing yang bagus, pemerintah harus berkorban dengan mengeluarkan biaya besar. Dimulai pada 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp256,1 triliun. Di tahun berikutnya, anggaran itu bertambah menjadi Rp269,1 triliun.

Pada 2017, alokasi anggaran pembangunan insfrastruktur meningkat menjadi Rp379,4 triliun dan kembali naik menjadi Rp410,4 pada 2018. Pada 2019, pemerintah menganggarkan Rp415 triliun untuk pembangunan infrastruktur, yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Hasil nyata

Dengan dana sebesar itu, berbagai hasil nyata sudah bisa dirasakan masyarakat seperti Tol Trans-Jawa yang telah tersambung dari Merak hingga Malang sepanjang lebih dari 1.000 kilometer.

Sepanjang 2015-2018, pemerintah telah membangun 782 km tol. Pembangunan akan terus berlanjut dan ditargetkan hingga 2019 akan ada 1.070 km ruas tol yang beroperasi. Dengan demikian, pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi telah dibangun 1.852 km tol.

Selain jalan berbayar, pemerintah juga membangun jalan nasional sepanjang 3.387 km selama 2015-2018. Sampai akhir 2019, diproyeksikan total jalan nasional yang terbangun mencapai 4.119 km.

Masih di periode yang sama, pemerintah sudah membangun 41.063 meter jembatan yang memudahkan akses masyarakat dari satu desa ke desa lainnya. Pembangunan jembatan yang rampung pada 2019 akan mencapai 51.092 meter.

Di luar konektivitas, pemerintah juga membangun banyak bendungan.
Sepanjang periode 2015 sampai 2018, sebanyak 14 bendungan baru tercipta. Sebanyak 41 lainnya masih dalam pengerjaan dan diproyeksikan selesai bertahap hingga 2024.

Di titik terluar, infrastruktur diwujudkan dalam bentuk pos lintas batas negara (PLBN). Akses jalan di sekitar itu pun dibangun guna meningkatkan konektivitas dan menggerakkan roda perekonomian daerah-daerah tersebut. Selama lima tahun, ada tujuh PLBN terealisasi. Masih terdapat pembangunan empat PLBN yang akan selesai pada akhir tahun ini.

Berlanjut

Basuki menyebut seluruh pembangunan itu diwujudkan bukan untuk unjuk kegagahan. Langkah tersebut dilakukan untuk bekal masa depan bangsa Indonesia agar bisa bersaing di kancah mancanegara.

Infrastruktur memang tidak akan memberi dampak signifikan secara instan. Dibutuhkan proses cukup panjang seiring dengan pembangunan yang juga berkesinambungan.

Karena itu, lanjut Basuki, dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan berlanjut. Meski bukan lagi satu-satunya prioritas utama, menyempurnakan infrastruktur akan tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Kami akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain menyelesaikan yang belum selesai, pemerintah akan membangun dan mengoneksikan infrastruktur dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, dan kawasan pertumbuhan lain. Dengan demikian, manfaat dari infrastruktur akan benar-benar dirasakan masyarakat. Kesejahteraan mereka pun akan terangkat,” tandas Basuki. (E-3)