Surat Berharga Korporasi Diaktifkan

Bank Indonesia (BI) mendorong pengaktifan kembali surat berharga komersial (SBK) sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi korporasi.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bertajuk Peran Strategis Pasar Keuangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Pengembangan SBK, di Jakarta, kemarin.

Destry menyatakan tahun ini akan ada dua perusahaan yang berencana menerbitkan SBK. Namun, ia belum bersedia menyebutkan secara eksplisit kedua perusahaan itu. "Sudah ada dua, dan diharapkan bisa pecah telur tahun ini," ujar Destry.

Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero Heliantopo mengonfirmasi pihaknya memang berencana segera menerbitkan SBK. Hal itu untuk membantu kecukupan dana jangka pendek SMF.

Pendanaan jangka pendek itu dibutuhkan BUMN pembiayaan sekunder perumahan itu untuk melengkapi pendanaan jangka panjang.

Selain itu, menurut dia, pendana-an melalui penerbitan SBK akan lebih murah dan cepat, apalagi didukung dengan tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

"Sumber dana SMF yang utama ialah dana jangka panjang. Namun, prosesnya perlu waktu yang tepat. Untuk itu, kami butuh bridging dana jangka pendek. Kami terbantu dengan SBK ini," ujarnya.

Satu perusahaan lain yang juga akan menerbitkan SBK ialah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Instrumen SBK sebenarnya bukan merupakan alat baru bagi pasar keuangan Indonesia. Jauh sebelumnya, instrumen serupa sudah banyak diterbitkan dengan nama commercial paper.

Instrumen tersebut sebelumnya banyak dikeluarkan oleh perusahaan pada kurun 1997 hingga awal 2000. Namun, instrumen tersebut tak lagi banyak dipilih karena tata kelola penerbitan instrumen yang buruk sehingga berisiko tinggi bagi penerbit dan investor.

Risiko tersebut, antara lain, ketidaksesuaian perolehan pembiayaan, ketidaksesuaian kurs, dan munculnya potensi pemalsuankarena diterbitkan dalam bentuk warkat.

Saat ini korporasi banyak memanfaatkan pinjaman perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya.

Sudah lebih baik

Destry menegaskan penerbitan instrumen SBK tersebut saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan instrumen yang sama pada masa lampau.

BI telah menerbitkan aturan mengenai tata kelola yang lebih ketat dan hati-hati. Selain itu, waktu penerbitan bisa dilakukan menjadi lebih efisien atau dalam jangka waktu lebih cepat.

"Beberapa hal yang coba kita sempurnakan mengenai tata kelola kita perbaiki, yang awalnya bentuk skrip, kemudian lembaga penata usaha, kemudian juga peraturan untuk mekanisme penerbitan SBK melalui bank," ujarnya.

Dengan memperbaiki tata kelola SBK, Destry berharap proses perizinan juga tak terlalu lama, maksimal 10 hari.

Ke depan, bank sentral tidak hanya berhenti menerbitkan ketentuan dan koridor untuk penerbitan SBK guna memperdalam investasi di pasar keuangan. Munculnya berbagai jenis instrumen keuangan ini diharapkan bisa ikut menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar. (Ant/E-1)