Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengakui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bisa mengurangi penerimaan negara untuk beberapa tahun mendatang. Namun, jelasnya, penurunan tarif PPh ini diyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia dalam jangka panjang.
“Penerimaan negara akan turun dalam beberapa tahun ke depan. Namun untuk jangka panjang, jika investasi banyak dan usaha lancar, maka kembali akan normal," katanya di Jakarta, Jumat (5/9).
Baca juga: Tarik Investasi dengan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi
Kalla menambahkan, pemerintah berusaha mendatangkan investasi dengan memberikan insentif kepada pengusaha. Penurunan tarif PPh ini sekaligus menunjukkan bahwa pajak di Indonesia bisa kompetitif dibandingkan negara lain.
Menurutnya, dalam kondisi perekonomian dunia saat ini, negara-negara di dunia harus memberikan insentif untuk mendatangkan investasi. “Salah satu cara berinvestasi adalah, baik di luar dan dalam, itu menurunkan pajak supaya dia ada akumulasi kapital, untuk membiayai investasinya," katanya.
Mengenai dampak negatif yang mungkin muncul dari penurunan tarif PPh tersebut, Kalla menyatakan, pemerintah bisa menghindari penurunan penerimaan negara selama Kementerian Keuangan bisa mencari sumber dana lain. “Kurangi biaya kita terutama biaya belanja yang tak penting untuk menutup itu. Tapi ini bertahap, tidak sekaligus," pungkasnya. (OL-8)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved