Peran Industri Padat Karya Ditingkatkan

Pemerintah berupaya terus mendorong industri padat karya di Indonesia. Hal ini diperlukan karena sektor tersebut berperan besar dalam menyerap tenaga kerja secara massal. Upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah deregulasi secara masif.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meluncurkan "Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja tahap III" sekaligus peresmian Pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing dan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta di Kabupaten Wonogiri, Jumat (22/1).

Berdasarkan data yang diperoleh Presiden dari Bappenas, sedikitnya ada 42 ribu aturan terkait izin usaha. "Itu belum termasuk 3000 peraturan daerah yang perlu dievaluasi. Kita kok sukanya memperumit diri sendiri. Peraturan bermasalah itu kebanyakan harus dihapus sampai 1/4,kalau menyulitkan rakyat," ujar Presiden.

Kuantitas pembangunan infratruktur, sambung Presiden seharusnya berbanding lurus kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah kepada investor. Menurut kepala negara, era kompetisi sekarang ini, pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai indikator daya saing sebuah bangsa.

"Dengan infrastruktur yang siap, daya saing kita akan naik. Dengan infrastruktur efisien kita lebih baik, biaya barang dan transport lebih murah," ujarnya.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pembangunan infrastruktur saja belum cukup jika tak diimbangi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menyinggung peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia yang tertinggal jauh dari negara-negara di ASEAN. Presiden meminta peringkat saat ini yang hanya 109 dari 189 negara pada 2015 diperbaiki menjadi 40 untuk tahun depan.

"Target saya tahun depan harus di angka 40. Saya sudah hitung, 40 itu jangan ditawar. Ada kemarin menteri yang tawar-tawar, saya bilang nggak. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa kerja, nggak mampu," tegasnya. (Pol/OL-2)