Bauran Kebijakan Dibutuhkan di Era Digital

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan mutlak diperlukan dalam merespons era digitalisasi.

Sinergi kebijakan antarpemangku otoritas menjadi penting.

"Dari segi bank sentral kita mengambil kebijakan moneter seperti kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar sesuai fundamennya, dan pengendalian likuiditas. Selain itu, ada kebijakan makroprudensial seperti kebijakan uang muka, rasio intermediasi prudensial," kata Perry dalam acara Konferensi Internasional Ke-13 Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) di Kuta, Bali, kemarin.

Bauran kebijakan antarlembaga, yakni BI, pemerintah, OJK, dan LPS, untuk berkoordinasi terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal maupun reformasi struktural untuk stabilitas makroekonomi dan keuangan terus diperkuat.

"Masing-masing mempunyai kewenangan, independensi, dan sasaran yang akan dicapai," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga perlu memanfaatkan era digitalisasi guna mendorong ekonomi dan menjaga stabilitas.

Perry menyebut pihaknya telah melakukan upaya pemanfaatan era digitalisasi dengan mendorong transaksi nontunai.

"Salah satu respons yang dilakukan ialah bagaimana sistem pembayaran Indonesia bisa mengintegrasikan ekonomi digital dengan keuangan digital agar fungsi bank sentral bisa terjaga," paparnya.

Digitalisasi perbankan, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai core dalam digitalisasi keuangan. Hal itu dilakukan agar tidak banyak bermunculan shadow banking yang dapat merugikan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia harus menciptakan ekosistem yang baik dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi digital. Peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator dalam menghadapi dinamika itu.

"Perumusan tentang navigasi era digital menjadi modal penting untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan," ujarnya. (Ata/ Nur/E-1)