Darmin Dorong Perbaikan Ekonomi Digital Melalui Sinergi Kebijakan

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia harus menciptakan ekosistem yang baik dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi digital. Menurutnya, peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator dalam menghadapi dinamika ekonomi digital tersebut.

"Dalam menavigasi ekonomi digital, kita harus menciptakan ekosistem yang baik untuk memperoleh manfaat optimal dan memitigasi risiko disrupsi," kata Darmin saat memberikan sambutan dalam acara Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XX dan Seminar Nasional di Bali melalui pernyataan resminya, Rabu (28/8).

Baca juga: Menaker Usulkan Dua Program Baru ke BPJS Ketenagakerjaan

Untuk dapat menjadi regulator sekaligus fasilitator dan akselerator, menurut Darmin, kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk beberapa hal. Pertama, menjaga level playing field yang sama bagi pelaku ekonomi digital.

"Kompetisi perlu dipastikan berjalan fair tanpa membatasi inovasi dan menghindarkan market abuses," ucapnya.

Kedua, penegakan peraturan (enforcement) dan akuntabilitas. Digital surveillance, lanjut Darmin, harus jelas, disertai fair dan penalties yang memberikan efek jera terhadap pelanggar termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Ketiga, agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, kata Darmin, pemerintah juga telah membangun proyek infrastruktur telekomunikasi. Proyek tersebut berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer yang dinamakan Palapa Ring.

Keempat, membuat kebijakan dalam rangka mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi ekonomi digital.

"Pemerintah telah menetapkan strategi perbaikan dan pelatihan vokasi antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, pembakuan mekanisme pemagangan dan pendanaan," terangnya.

Kelima, penyiapan skema aturan untuk mengontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Misalnya, pemerintah perlu memiliki filter dan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan memastikan produk impor melalui e-commerce.

Keenam, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing.

Pada kesempatan tersebut, Darmin menyampaikan bahwa ekonomi digital global terus berkembang pesat. Hingga tahun 2016, ekonomi digital memiliki kontribusi sebesar 22% terhadap ekonomi global.

Di Asia Tenggara, terang dia, kontribusi ekonomi internet terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Angkanya yaitu 2,8% terhadap PDB pada tahun 2018 dan diproyeksikan menjadi 8% terhadap PDB di tahun 2025.

Adapun ekonomi digital di Indonesia, kata Darmin, juga berkembang pesat sejalan dengan indikator pengguna smartphone dan pengguna internet. Pada tahun 2018, pengguna smartphone di Indonesia sudah mencapai 133% dari populasi dan pengguna internet sudah mencapai 56% dari populasi.

Baca juga: Biaya Awal untuk Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru Rp865 M

Ia pun berharap potensi ekonomi digital yang sangat besar tersebut dimanfaatkan dengan baik.

"Kita sudah melihat perkembangan ekonomi digital, maka perumusan tentang navigasi era digital menjadi modal sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan," pungkasnya. (OL-6)