Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari biodiesel 20 (B20) menjadi B30 pada Januari 2020. Presiden Jokowi mencatat penerapan kebijakan B20 sejak 2018 membawa hasil cukup signifikan bagi ekonomi Tanah Air.
“Saya ingin kurangi ketergantungan pada energi fosil dan paling penting kurangi impor minyak. Kalkulasi kala kita konsisten B20 ini, kita bisa hemat kurang lebih US$5,5 miliar per tahun. Ini angka yang gede banget,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).
Turut hadir dalam rapat yang membahas upaya pengurangan ketergantungan pada impor minyak itu di antaranya Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Melihat besarnya penghematan yang dapat dilakukan dari pengurangan impor mi-nyak tersebut, Jokowi mengaku sudah tak sabar buru-buru pindah dari B20 ke B30 di 2020 mendatang. “Dan selanjutnya di akhir 2020 sudah loncat lagi ke B50,” tandas Presiden.
Pemanfaatan kelapa sawit, lanjutnya, selain untuk menyelamatkan devisa negara dari impor minyak, juga untuk mengatasi masalah yang menekan komoditas kelapa sawit selama ini.
“Tekanan pada kelapa sawit betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga kita bisa punya bargaining position pada Uni Eropa dan negara lain yang coba membuat bargaining position kita lemah,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mengecek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 itu, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.
Hemat US$1,66 miliar
Di kesempatan berbeda, seusai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, sepanjang Januari 2019-Juli 2019 negara berhasil menghemat US$1,66 miliar atau setara Rp23,6 triliun dari program mandatori B20. Penghematan didapat lantaran berkurangnya impor solar.
“Kalau kita melihat harga MoPS untuk diesel dikalikan volume FAME (fatty acid methyl eter) yang sudah terdistribusikan itu sekitar 97%, penghe-matannya itu sekitar US$1,66 miliar dari Januari sampai Juli,” kata Arcandra, kemarin.
Dia menjelaskan penghematan devisa tersebut diperoleh karena adanya pengurangan kuota impor bahan bakar mi-nyak (BBM) yang dilakukan pemerintah. “Itu dari berkurangnya impor solar,” ujarnya.
Arcandra menyebutkan, sepanjang tahun ini pemerintah menyiapkan 6,2 juta kiloliter B20 dengan target penyerapan mencapai 100%.
Adapun realisasi sejak Januari hingga Juli 2019, volume penggunaan B20 telah mencapai 2,95 juta kiloliter atau 44% dari total kuota tersebut.
Program mandatori biodiesel merupakan langkah pemerintah mewajibkan campuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar. Program tersebut telah dimulai sejak Januari 2016 yang bertujuan menghemat devisa dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal kelapa sawit. (Nur/E-2)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved