Energi Baru Butuh Kepemimpinan

TERTATIHNYA implementasi penggunaan energi baru dan terbarukan selama ini dinilai akibat lemahnya kepemimpinan pemerintah. Bangsa ini telah habis-habisan menyubsidi energi fosil yang cadangannya semakin habis.

Semakin terkurasnya cadangan energi fosil harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan diversifikasi energi baru.

"Saya setuju memang harus ada peran dan ketegasan pemerintah, seperti saat program konversi minyak tanah ke elpiji di masyarakat pada 2007 lalu. Buktinya kita bisa, bahkan Indonesia diakui sebagai negara paling cepat mendiversifikasi minyak tanah ke elpiji," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Seminar Indonesia dan Diversifikasi Energi bertema Menentukan arah kebijakan energi Indonesia yang diselenggarakan Media Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

JK melihat keberhasilan diversifikasi minyak tanah ke elpiji itu bisa dijadikan model untuk mengimplementasikan diversifikasi energi baru. "Pemerintah saat ini memang sudah melandaskan diversifikasi energi baru dan terbarukan ini menjadi prioritas. Ini bisa dilihat dari politik anggaran bahwa kita sudah mencabut subsidi BBM dan memberi porsi besar untuk program energi baru," tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meng-ungkapkan pemerintah saat ini berani menempatkan program energi baru dalam prioritas kerja kabinet Jokowi-JK. Selama ini, persoalan energi baru hanya dijadikan lampiran dalam rencana pengembangan energi nasional.

"Saya bilang bahwa saya akan menaruh budget yang berbeda dari tahun-tahun lalu. Saya akan taruh energi baru itu paling depan. Mengapa kita tidak berani mengeluarkan ratusan triliun untuk membangun energi baru. Bangun industrinya, bangun komponennya, SDM-nya, hingga pada titik tertentu kita tidak perlu khawatir akan habisnya minyak dan gas," tegas Sudirman disambut tepuk tangan para peserta seminar yang diorganisasi Citra Activation Media Group itu.

Ia juga mengungkapkan pemerintah berhasil mengharmoniskan hubungan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk segera merea-lisasikan jaringan pipa gas bagi publik, termasuk kewajiban pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di seluruh jaringan pemasaran Pertamina.

Industri Otomotif

Kejelasan program energi baru ini juga dinantikan kalangan industri, khususnya Gabungan Industri Ken-daraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), untuk menyiapkan produk berbasis energi baru dan terbarukan.

"Pada dasarnya kita siap memproduksi mobil berbahan bakar nabati atau gas. Selama infrastruktur dan kebijakan pemerintah diterapkan, industri otomotif pasti ikut," tegas Ketua Pengembangan Industri Otomotif Gaikindo I Made Dana Tangkas.

Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Deedarlianto juga berpendapat adanya kebijakan energi baru untuk sektor otomotif akan mendapatkan keuntungan di 2025 ada penghematan sebesar 8%. "Artinya, pengembangan energi baru sangat vital dan memengaruhi kebutuhan BBM di masa depan," imbuhnya

Ketua Dewan Energi Nasional Tumiran optimistis leadership dari pemerintah akan menyelamatkan Indonesia dari krisis energi. (Jaz/X-10)