Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH terus berupaya mengembangkan sawit berkelanjutan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ini peraturan presiden (perpres) terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tengah dipersiapkan.
Perpres tersebut, kata Darmin, rencananya bakal mewajibkan petani mengantongi sertifikat ISPO. Pemerintah juga berjanji akan mempermudah serta mendukung pembiayaan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.
"ISPO kita siapkan perpres yang baru. Karena ISPO kita yang lama kurang tegas memberikan dukungan pada perkebunan kecil," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).
Darmin mengungkapkan, saat ini persiapan perpres tersebut telah memasuki tahap akhir dan siap untuk diterbitkan.
"Kalau itu selesai, kita benahi supaya perkebunan kelapa sawit kecil benar-benar memenuhi standar dan kita bisa katakan ini bagian dari sustainability," tuturnya.
Selain itu, Darmin menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan Inpres untuk memberikan panduan bagi kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mempercepat dan mewujudkan sawit berkelanjutan di Indonesia.
Untuk mewujudkan perkebunan sawit berkelanjutan, saat ini pemerintahmemberlakukan Perpres No 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
"Pemerintah sudah lakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada saat diluncurkan program peremajaan sawit atas lahan sawit rakyat seluas 4..400 hektare. Sekitar 1.000-an hektare di antaranya berstatus di dalam kawasan hutan. Dengan Perpres PPTKH, lahan itu lalu dikeluarkan dari kawasan hutan."
Di samping itu, ada Inpres No 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit) sembari memberi ruang bagi pemerintah mendata perkebunan sawit nasional yang sampai saat ini masih berlangsung.
Darmin berharap, langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat memajukan industri kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
"Ini semua digabung, itulah yang namanya kelapa sawit berkelanjutan," tukasnya. (A-2)
HARGA komoditas energi Indonesia pada tahun ini terutama di kuartal kedua ini terlihat sudah mengalami rebound, namun terbatas. Hal Ini terlihat pada harga komoditas utama ekspor
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
Pemerintah dinilai gagal membangun tata produksi industri minyak kelapa sawit. Padahal, menurutnya Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia.
Dari 24 invensi yang divaluasi, 16 invelis di antaranya telah dinyatakan lolos seleksi Grant Riset Sawit 2021-2023
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai (BC) Tipe B Batam, Evi Octavia, menargetkan penerimaan di tahun ini sebesar Rp659,45 miliar.
Neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2024 diproyeksikan mengalami surplus senilai US$1,57 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved