Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menargetkan angka penjualan sebesar Rp258 triliun sepanjang tahun ini, tumbuh 10% dari capaian tahun lalu yang hanya Rp235 triliun. Pertumbuhan dua digit itu merupakan yang pertama dalam kurun 4 tahun terakhir.
Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengungkapkan optimisme datang dari kondisi politik, ekonomi, sosial dan teknologi di Tanah Air yang semakin kondusif. Sebagaimana diketahui, situasi politik kian membaik pascapemilu. Tidak ada lagi gejolak-gejolak yang terjadi seperti sebelum pilpres dan sebelum penetapan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum.
Dari sisi konsumsi, Roy menilai kondisi di Indonesia juga stabil. Itu tergambar dari tingkat inflasi yang rendah yakni 2,05% selama tahun berjalan, masih jauh dari target maksimal 3,5% plus minus 1% untuk sepanjang tahun.
"Indeks penjualan riil juga masih mendukung konsumsi masyarakat. Tercatat, pada Juni, indeks penjualan riil tercatat sebesar 237,8 atau tumbuh 2,3% secara tahunan," ujar Roy di Jakarta, Kamis (11/7).
Baca juga: Penjualan dan Pangsa Pasar Ritel Daihatsu Naik
Menurut Roy, angka tersebut sudah sangat bagus karena berada di atas level 100. Pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pun sudah mencapai US$3.927 atau sekitar Rp56 juta pada 2018, terus tumbuh dari tahun sebelumnya yang hanya Rp51,9 juta dan 2016 sebesar Rp47,9 juta.
Adapun, dari sisi sosial dan teknologi, ia melihat dua kondisi itu juga tidak mengalami persoalan-persoalan berarti. Dari angka Rp258 triliun yang ditetapkan, untuk semester pertama 2019, raihan penjualan ritel sudah mencapai separuh target. Hal itu ditopang oleh kegiatan pemilu dan juga momen Ramadan serta Lebaran.
Untuk semester kedua, ia menyebut agenda-agenda seperti hari ulang tahun Republik Indonesia serta Natal dan tahun baru akan menjadi pendorong utama konsumsi masyarakat.
Di luar itu, ada juga pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada Oktober mendatang.
"Setelah dilantik, pasti akan ada program kerja 100 hari yang mana itu akan mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Jadi, sejak Oktober sampai akhir tahun pasti akan ada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat," terangnya.(OL-5)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved