Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, perkembangan realisasi (APBN) 2019 hingga akhir Mei enunjukkan capaian positif. Pendapatan negara mampu tumbuh sebesar 6,2%, lebih baik dibandingkan pertumbuhan April lalu yang hanya swbesar 0,5%.
Penerimaan perpajakan pada Mei 2019 tumbuh sebesar 5,7% membaik dibanding April yang hanya sebesar 4,7%. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat pertumbuhan sebesar 8,6%.
"Ini (PNBP) juga membaik dibandingkan bulan April yang justru mengalami konstraksi atau negatif growth -14,8%. Jadi dari -14,8% menjadi 8,6% itu suatu perbandingan yang cukup besar," kata Sri Mulyani dalan konferensi pers APBN KITA Mei, Jumat (21/6).
Baca juga : Pertanian Dongkrak Neraca Perdagangan Indonesia
Penyerapan belanja negara hingga akhir Mei tumbuh sebesar 9,8% dibanding tahun lalu yang tercatat hanya mencapai 7,9%. Namun Menkeu membeberkan pada akhir Mei defisit mencapai 0,79% atau sebesar Rp127,5 triliun dengan nilai keseimbangan primer negatif Rp380 juta.
Realisasi defisit ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp93,52 triliun atau 0,63% produk domestik bruto (PDB) dengan nilai keseimbangan primer Rp18,95 triliun.
Dia menambahkan, posisi utang pemerintah berada pada level 29,72% dari produk domestik bruto (PDB). Posisi ini dinilai Sri Mulyani masih dalam batas aman.
"Dengan kondisi tersebut kita berharap dan melihat bahwa perekonomian kita pada kuartal III dan IV diharapkan momentum akan terjaga dan lebih baik dibandingkan suasana kuartal I," tuturnya. (OL-7)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved