Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan peningkatan utang luar negeri (ULN) Indonesia bukan masalah. Dirinya mengungkapkan utang merupakan salah satu instrumen APBN yang dikelola untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik.
"Utang dijadikan instrumen untuk menjaga momentum, pertumbuhan ekonomi serta akselerasi pembangunan nasional," kata Sri pada Raker Komisi XI dengan Menteri Keuangan mengenai Pengambilan keputusan Asumsi Dasar RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Dirinya mengyatakan di tengah pertumbuhan ULN Indonesia, pemerintah senantiasa mengambil langkah hati-hati dalam mengelola APBN.
Sri juga menyebut pada tahun 2019, pertumbuhan utang justru berada di level -14%. Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan belanja produksi mencapai Rp1.000 triliun.
"Saat growth utang menurun, justru belanja produktif meningkat. Mungkin ini bisa memberikan gambaran kita sangat hati-hati mengelola utang," jelas Sri.
Baca juga: ULN Akhir Maret Tumbuh, BI: Faktor Penguatan Nilai Tukar Rupiah
Selain itu, dirinya meyakini pemerintah juga akan tetap menjaga rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada angka 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan APBN.
Untuk diketahui, Bank Indonesia mencatat adanya pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 8,7% (yoy) pada akhir April 2019 menjadi US$389,9 miliar.
Di tengah pertumbuhan ULN tersebut, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali. Kondisi tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.
Di sisi lain, struktur ULN Indonesia juga tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN.(OL-5)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved