Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Bank Tabungan Negara menyatakan siap menjadi mitra utama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengakselerasi kepemilikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Kesiapan tersebut didukung pengalaman Bank BTN menjadi pemimpin pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, inovasi bisnis yang telah dilakukan, hingga kepemilikan Manajer Investasi yang sudah diinisiasi perseroan.
Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan perseroan dan BP Tapera memiliki visi yang sejalan. Keduanya, sebut Maryono, merupakan agen pemerintah yang disiapkan untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembiayaan perumahan menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang terjangkau.
Untuk mencapai visi tersebut, ujar Maryono, sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan, perseroan telah menggelar berbagai langkah strategis untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya.
Perseroan kini tengah berupaya merampungkan aksi akuisisi perusahaan Manajer Investasi dan meracik skema pembiayaan perumahan yang baru guna menjangkau semakin banyak masyarakat memiliki rumah.
“Menjadi mitra BP Tapera merupakan sinergi yang sangat tepat sejalan dengan upaya kami terus mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah. Kami akan terus berinovasi guna menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya MBR untuk memiliki hunian yang terjangkau,” ujar Maryono dalam buka puasa bersama Media di Jakarta, Minggu (26/5).
Baca juga : Pergerakan Pasar Properti Jelang Lebaran Landai
Bank BTN pun telah melakukan berbagai inovasi dan sinergi di segmen KPR bagi kelompok MBR. Di segmen KPR Subsidi misalnya, perseroan aktif bersinergi dengan berbagai pihak guna penyaluran kredit yang lebih luas.
Perseroan pun menciptakan produk KPR Mikro untuk menyasar MBR informal seperti tukang ojek online dan tukang bakso untuk memiliki rumah.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, bank spesialis kredit perumahan ini mencatatkan pertumbuhan pesat di segmen KPR Subsidi.
Catatan keuangan perseroan menunjukkan dalam lima tahun terakhir, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan KPR Subsidi sebesar 29,85% mulai Desember 2014 hingga Desember 2018.
Per Maret 2019, emiten berkode saham BBTN ini juga masih menempati posisi pertama di pasar KPR Subsidi dengan pangsa sebesar 92,96%.
Bank BTN juga telah menggelar Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (Conditional Shares Purchase Agreement/CSPA) untuk membeli saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM).
Hingga kini, Bank BTN telah berkomitmen membeli 30% saham perusahaan manajer investasi tersebut. Ke depannya dengan ijin OJK, perseroan bakal menambah kepemilikan saham hingga mencapai 85%.
“Pembelian saham manajer investasi ini kami lakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dana jangka panjang seperti dana Tapera, sekaligus untuk meningkatkan kinerja bisnis Bank BTN,” tambah Maryono.
Hingga April 2019, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan positif pada penyaluran KPR dan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional.
Catatan keuangan perseroan merekam, KPR Bank BTN tumbuh sebesar 22,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp150,9 triliun pada April 2018 menjadi Rp184,53 triliun.
Sementara, dari data Bank Indonesia menunjukkan per Maret 2019, KPR secara nasional hanya tumbuh sebesar 13,2% yoy, turun dari 13,7% yoy pada bulan sebelumnya.
Pertumbuhan pesat KPR di Bank BTN tersebut disumbang laju KPR Subsidi yang naik 29,37% yoy dari Rp80,49 triliun pada April 2018 menjadi Rp104,13 triliun di periode yang sama tahun ini. KPR Non-subsidi juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 14,19% yoy menjadi Rp80,4 triliun pada April 2019 dari Rp70,41 triliun.
Sementara itu, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Ariev Baginda Siregar mengatakan kehadiran BP Tapera ditujukan agar kebutuhan kalangan MBR akan perumahan dapat dipenuhi.
Kehadiran BP Tapera bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan perumahan yang berkesinambungan.
Baca juga : Masyarakat Mulai Bergeliat Cari Info Soal Properti
“Peserta Tapera yang tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dapat memeroleh manfaat untuk pembelian rumah, perbaikan rumah, atau membangun rumah melalui KPR dengan bunga rendah yang disalurkan oleh institusi keuangan yang bekerja sama dengan kami,” jelas Ariev.
Saat ini, Ariev menjelaskan BP Tapera tengah merancang pondasi mulai dari SDM, keuangan, logistik, hingga rencana strategis dalam 5 tahun pertama.
Nantinya, kalangan masyarakat yang ditargetkan menjadi peserta Tapera yakni para pekerja asing, pekerja swasta, pekerja mandiri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut Ariev, per April 2019, BP Tapera telah memiliki dana senilai Rp10,4 triliun. Dana tersebut berasal dari Taperum-PNS yang nantinya akan diperuntukkan bagi pemupukan, pemanfaatan, dan dana cadangan bagi peserta yang pensiun.
“Ke depannya dana tersebut akan terus meningkat. Kami memproyeksikan potensi peserta Tapera akan mencapai 139 juta orang pada 2024,” kata Ariev. (OL-8)
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Bank Muamalat diduga mengalami kerugian besar setara Asabri atau Jiwasraya.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Di sektor perbankan, banyak strategi yang diterapkan untuk meminimalisir dampak tersebut.
Sembako yang disalurkan antara lain, beras, minyak goreng, gula, telur hingga keperluan rumah tangga lainnya
Presiden Joko Widodo menyatakan langkah BTN untuk membangun di IKN sudah tepat karena akan dibutuhkan pembiayaan untuk investasi properti di sana.
REI mendukung skema baru pembiayaan KPR subsidi yang diusulkan Bank BTN. REI menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dapat dilakukan
KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen (Persero)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved