Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo mendesak seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk memangkas perizinan usaha hingga seminimal mungkin.
Ia menilai perizinan yang terlalu banyak dan ruwet merupakan pemicu utama rendahnya nilai investasi yang masuk ke Tanah Air. Hal itu menjadi persoalan serius di masa mendatang jika tidak segera ditangani secara cepat dan tepat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah berupaya menyederhanakan berbagai perizinan secara besar-besaran melalui penerapan Online Single Submission (OSS). Hanya saja, upaya keras yang dilakukan di pusat terkadang tidak didukung secara maksimal di daerah.
Baca juga: Terus Berbenah, BKPM Siapkan Fase Baru OSS
Salah satu contohnya terkait izin lokasi. Izin tersebut seharusnya sudah terkoneksi langsung ke sistem rencana detail tata ruang (RDTR) pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya, dari 514 kabupaten/kota, baru 50 di antara mereka yang memiliki sistem tersebut.
"Kami juga minta tolong agar ada petugas yang selalu stand by di depan komputer. Kalau kami di pusat ada yang mencoba mengoneksi ke daerah, kadang tidak ada yang merespons. Akhirnya harus dikontak manual. Jadi tolong pemda jalankan OSS secara benar," tegasnya.(OL-5)
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
pemerintah tetap perlu memerhatikan substansi permohonan sebuah acara sebelum perizinannya diberikan.
Menurut Kepala Negara, dirinya kerap menerima laporan bahwa pelayanan dalam platform OSS tidak secepat yang digembar-gemborkan.
Apabila sampai batas waktu PSE mengalami hambatan saat mendaftar lewat OSS, Kominfo mempersilakan untuk mengirim pendaftaran secara manual.
Adanya PKS tersebut memberikan dukungan dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pendaftaran pelaku usaha, validasi, verifikasi dan pemutakhiran data
"Ada tiga hal yang diberi apresiasi oleh masyarakat dan lembaga internasional dalam Indonesia menangani covid-19 yaitu terkait dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved