Pemerintah Dorong Penuhi Target Energy Mix 23%

PEMERINTAH berkomitmen untuk meningkatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi (energy mix) nasional menjadi 23% pada 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan energy mix kini baru sebesar 13% pada dua sektor besar yaitu pembangkit listrik dan transportasi. Pada trasnportasi, pemerintah menerapkan penggunaan campuran minyak kelapa sawit pada diesel sebesar 20% atau seringkali disebut kebikakan B20.

Alasannya konsumsi minyak solar atau diesel 2/3 dari seluruh konsumsi Bahan Bakar Minyak atau sekitar. Sementara 1/3-nya merupakan bensin (gasoline).

"Untuk mencapai 23%, tantangan terbesarnya adalah daya beli dari masyarakat orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Jonan pada diskusi Energi Untuk Kedaulatan Negeri di Jakarta, Selasa (2/4).

Pemerintah mendorong pertamina mengkonversi dalam dua-tiga tahun Kilang Plaju di Palembang dan Kilang Dumai di Riau total kapasitas 200- 300 ribu per hari barel, untuk dibuat green diesel atau D100. Dengan demikian, kilang ini bisa menggunakan minyak CPO 100% untuk diolah menjadi 100% minyak diesel.

"Konversinya 1 ton CPO kira-kira menjadi 700 liter minyak diesel," tambahnya.

Baca juga: Serapan CPO untuk B20 Terus Bertumbuh

Pemerintah mengklaim sudah menghitung kisaran harganya. Dengan kapasitas 200-300 ribu barel per hari harga jualnya Rp14.000 per liter. Bahan bakar ini paling memungkinkan dijual ke konsumen Pertamina Dex. Saat ini harga Pertamina Dex Rp11.750 per liter.

Pemerintah akan mendorong penggunaannya bukan hanya karena masalah perubahans iklim namun juga keberlangsungan dari lingkungan hidup.

Olahan CPO pun, kata Jonan, bisa menjadi avtur atau bahan bakar untuk pesawat terbang. Tantangannya ada pada upaya menurunkan biaya produksi dan berunding terkait harga dengan produsen sawit.

"Kami masih cari cara bagaimana menurunkan biaya produksi dan berunding dengan produsen sawit supaya harganya di link dengan MOPS (patokan harga BBM di Singapura) dan crude. Formula ini masih dicari," ulasnya.

Kalau juga masih sulit dengan pengusaha, pemerintah akan memulainya pertama dengan PTPN yang menghasilkan kelapa sawit.

"Kalau berbicara Indonesia semestinya kita harus kompak. Jangan punya kepentingan sendiri-sendiri, meskipun tidak mudah menyatukan," tukas Jonan. (OL-3)