Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM upaya meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus menggenjot pembangunan rumah rusun (rusun) dan rumah khusus (rusus).
Salah satunya pembangunan empat rusun dan 132 unit rusus di Sulawesi Utara (Sulut) yang telah selesai dibangun pada 2018. Hunian layak itu disediakan untuk mahasiswa, pelajar, santi, pekerja, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan website Kementerian PU-Pera yang dirilis kemarin, empat rusun yang selesai dibangun ialah rusun pekerja di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, dan Kabupaten Minahasa. Rusun ASN di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Rusun IAIN Manado, dan Rusun Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT).
"Pembangunan rusun dan rusus merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR, mahasiswa, pelajar, santri, ASN, TNI/Polri, nelayan, dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.
Baca Juga : Pergub Rusun Bisa Menimbulkan Keresahan
Adapun rusun pekerja di Kelurahan Kembuan senilai Rp13,3 miliar dibangun setinggi tiga lantai dengan jumlah 42 unit tipe 36. Kemudian Rusun ASN di Kelurahan Ranotana dibangun empat lantai dengan jumlah 58 unit tipe 36 serta membutuhkan anggaran sebesar Rp16,5 miliar.
"Ketersediaan hunian akan mendukung ASN dalam melaksanakan tugas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Basuki menambahkan, penyediaan rusun juga bertujuan mendukung SDM di Sulut melalui pembanguan rusun mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Rusun yang membutuhkan anggaran Rp11,6 miliar itu dibangun empat lantai dengan 50 unit tipe 24. Kemudian Rusun Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) di Kota Tomohon dibangun tiga lantai dengan jumlah 37 unit tipe 24. Biaya pembangunan sebesar Rp10,8 miliar.
Rusun itu telah dilengkapi dengan listrik, air, sarana-prasarana, dan utilitas (PSU) lanskap, serta meubelair, seperti tempat tidur bertingkat beserta kasur dan lemari pakaian.
Kementerian Pu-Pera juga membangun rusus bagi nelayan di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan anggaran Rp5,35 miliar dan rusus di Kelurahan Motongkad, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolmong Timur, anggarannya Rp5,39 miliar.
Setiap rusun dibangun 50 unit rumah tipe 28 yang telah dilengkapi PSU, seperti jalan lingkungan, drainase, listrik, dan air. Selain itu, dibangun pula 32 unit rusus bagi masyarakat di Pulau Siau, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan biaya Rp7,4 miliar. (S-2)
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
PU-Pera melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam program rumah layak huni untuk masyarakat.
INDONESIA akan menjadi tuan rumah forum sektor air terbesar di dunia, yakni World Water Forum ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Bali.
Kementerian PU-Pera menjadi kementerian pertama yang menunjukkan komitmen untuk melakukan transformasi di bidang SDM melalui metode Coaching dari ESQ.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved