Indonesia Siap Perang Dagang dengan Uni Eropa

PEMERINTAH Indonesia akan melawan Uni Eropa yang dinilai mendiskriminasi produk kelapa sawit dan turunannya. Hal itu ­disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam Press Briefing Diskriminasi Sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3) 

Dalam kesempatan itu Luhut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fathir. 

“Kami dua menko ini tidak bisa paham sampai ­sebegini kencang. Kami sudah datang ke sana, sudah seperti minta-minta, tetapi kami bukan pengemis, kami punya dignity,” tegas Luhut.    

Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk merespons tindakan diskriminatif Uni Eropa, seperti mengirimkan delegasi untuk berkomunikasi hingga memoratorium terhadap izin pembukaan lahan sawit baru. 

Luhut mengungkapkan pemerintah akan melayangkan aduan untuk melawan Uni Eropa hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bahkan menghentikan impor terhadap barang-barang asal ‘Benua Biru’.   

Langkah perlawanan pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa akan ditempuh jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan ­Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang diajukan pada 13 Maret 2019. Dalam draf tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk ka-tegori risiko rendah. 

Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan Komisi Eropa itu dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan. 

Menurut Darmin, jika Parlemen Eropa menyetujui ran-cangan tersebut, Indonesia akan mengadukan ke WTO. 

“Di sana forumnya untuk bertengkar,” tegas Darmin. 

Tak hanya Indonesia, Malaysia sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia pun ­mengancam bakal membalas tindakan diskriminatif Uni Eropa tersebut. 

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengaku memahami posisi Indonesia saat ini sebagai produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar dunia Dia pun mempersilakan jika hal ini mau dibawa ke WTO. 

“Tapi yang kami tekankan di sini ilah terkait keberlanjut-an. Kami yakin semua negara termasuk Indonesia menuju ke arah sana. Kami pun mendukung setiap kebijakan yang telah dilakukan seperti moratorium, peremajaan dan perhatian terhadap lingkungan,” ujar Guerend. 
Kendati telah memperbaiki tata kelola sawit, faktanya Uni Eropa tetap masih mendiskriminasi komoditas tersebut. “Tidak ada keraguan karena ini jelas diskriminasi. Kita tidak mau sawit diganggu gugat apalagi dengan cara proteksionisme terselubung lalu ditransformasi menjadi terminologi yang ujungnya diskriminatif. Kita akan ambil semua jalan yang bisa diambil untuk melawan ini,” tegas Darmin.

“Saya kira kalau ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, memang harus diuji di WTO. Itu adalah jalan terbaik dan kita percaya sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang tepat di sana,” tukas Guerend.

Untuk diketahui, Uni Eropa ialah tujuan ekspor dan asal impor nonmigas terbesar ke-3 bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa juga meningkat 4,59% dengan neraca perdagangan surplus bagi Indonesia selama kurun lima tahun terakhir. Adapun nilai investasi Uni Eropa di Indonesia mencapai US$3,2 miliar pada 2017. (E-2)