Penerimaan Negara Februari 2019

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara hingga Februari 2019 mencapai Rp217,21 triliun atau 10,03% dari target Rp2.165,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulya­ni, angka ini tumbuh 8,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 
Menurut Menkeu total pendapatan negara tersebut paling banyak disumbangkan dari perpajakan sebesar Rp 177,24 triliun. Angka tersebut setara dengan 9,22 % dari target.

Dari sisi pajak, penerimaan negara yang diperoleh dari pajak minyak dan gas atau migas mencapai Rp 160,8 triliun. Adapun penerimaan dari sisi bea dan cukai mencapai Rp16,3 triliun. Selain itu, pendapatan negara tersebut juga disumbangkan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai Rp39,9 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, sepanjang Februari 2019, Kementerian Keuangan mencatat belanja negara mencapai Rp271,83 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 11,04 % dari total pagu APBN 2019. Adapun realisasi belanja sepanjang Februari 2019 ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp145,68 triliun. Serta ditambah dengan Transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD sebesar Rp126,14 triliun.

Adapun realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2019 mencapai Rp54,6 triliun atau 0,34% terhadap PDB. Hal ini meningkat jika dibandingkan defisit fiskal periode sama di 2018 yang sebesar Rp48,3 triliun. “Defisit anggaran mencapai Rp54,6 triliun memang lebih tinggi daripada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp48,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Menkeu, defisit APBN masih aman karena angkanya hanya 0,3% terhadap PDB. Adapun Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. Kendati demikian, Menkeu menegaskan bakal tetap mengelola APBN dengan hati-hati. 

“Kita akan menjaga APBN agar tetap sehat dan kuat, karena ingin menjaga fundamental ekonomi yang kuat,” tegasnya.

Dalam APBN 2019 target defisit ditetapkan 1,84% dari PDB. “Ini perlu kerja keras dan cerdas,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tentang RUU APBN 2019 serta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, tahun lalu. (Nur/E-2)