Pengembangan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyampaikan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan berbasis kewilayahan atau wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Saat ini tercatat seluruh wilayah Indonesia dike­lompokan dalam 35 WPS.

“Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN), dan lainnya,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU-Pera Hadi Sucahyono dalam rangkaian Konsultasi Regional (Konreg) 2019 di Bogor, Jawa Barat, Senin (18/3) malam.

Hadi mencontohkan kawasan industri yang didukung untuk berkembang seperti Kendal, Jawa Tengah, dan Gresik, Jawa Timur, serta untuk KEK terdapat Tanjung Lesung, Banten. Selanjutnya, metropolitan dan kota baru ada Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusilo, Kedungsepur, Sarbagitam dan Maja. Untuk KSPN ada Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, dan lainnya.

“Pendekatan WPS ini diharapkan bisa mendorong pengembangan infrastruktur PU-Pera yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan barat dan timur, serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi.

Menteri PU-Pera Basuki Ha­dimuljono dalam sambutan yang diwakili Sekjen Kementerian PU-Pera Anita Firmanti menyampaikan Konreg 2019 merupakan forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait perumus-an program pembangunan infrastruktur PU-Pera 2020.

“Saat ini menjadi penting karena pada 2020, tahun pertama dari periode kabinet yang akan datang. Di tengah dinamika tahun ini, kita tetap harus melaksanakan kegiatan konstitusi, yaitu kegiatan programming,” kata Anita. (DD/E-3)