Pedagang Pasar Harus Manfaatkan Online    

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Perdagangan agar pasar rakyat memanfaatkan perkembangan teknologi digital sehingga memiliki daya saing. 

“Sambil memperbaiki sistem offline, saya ingin pasar kita juga membangun sistem ­online Sehingga pasar rakyat punya ekosistem, punya platform untuk menuju era digital,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kemendag di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3).

Untuk masuk ke persaingan secara digital, kata Presiden, tentu para pedagang terlebih dulu harus bisa meningkatkan kualitas produk yang ditransaksikan. Ia pun meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengemas di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Keberadaan mesin-mesin tersebut, kata dia, nantinya bisa membantu para pedagang di pasar rakyat memperbaiki tampilan produk mereka sehingga lebih menarik dan berdaya saing. “Dengan kondisi seperti itu, komoditas pasar rakyat akan lebih diterima dan mudah untuk masuk ke ranah digital,” ujar Presiden.

Dalam empat tahun terakhir, Kemendag telah berhasil me-revitalisasi 4.200 pasar rakyat di berbagai daerah di Tanah Air. Bahkan, hingga akhir tahun ini, ditargetkan pasar yang akan dipugar akan mencapai 5.200 unit. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan sejak 2015 mampu meningkatkan omzet rata-rata 20%. 

Kemendag mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,47 triliun untuk membenahi 5.248 pasar rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Khusus untuk 2019, Kemendag mengucurkan dana Rp1,1 triliun guna mere-vitalisasi 1.037 pasar rakyat.

Benahi data
Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurth i mengapresiasi upaya tersebut. Namun, Bayu juga berpesan agar perbaikan pasar jangan hanya dilakukan terhadap fisik dan manajemen, tetapi juga pada proses pendataan arus barang yang masuk dan keluar setiap harinya.

“Jika 5.000 pasar itu dilengkapi sistem pendataan arus barang, itu akan menjadi instrumen pengawas dan pe-ngendali pasokan dan harga yang sangat bagus di lapangan. Karena desain awalnya dulu seperti itu,” ujar Bayu di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (10/3).

Jika sistem tersebut tereali-sasi dan berjalan, pemerintah akan mengetahui semua per-gerakan barang di 5.000 titik. 

“Di mana barang yang kurang, di mana barang yang lebih, apa saja jenis barang tersebut, berapa harga mereka, itu semua akan diketahui secara pasti,” katanya.

Dengan begitu, kata Bayu, pemerintah bisa bergerak cepat mengambil keputusan terkait persoalan yang ada di setiap daerah. 

“Saya rasa ini harus dilakukan karena kita masih kesulit-an dalam membuat kebijakan yang komprehensif untuk pasar dalam negeri karena dukungan data masih kurang,” tuturnya.

Dalam menanggapi usulan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun menyambut baik. “Kami menyadari itu dan pemerintah terus berupaya menyempurnakan data perdagangan di pasar. Data memang masih menjadi persoalan besar, tapi harus bisa kita selesaikan.” 

Di sisi lain, Bayu mengapresiasi langkah Kemendag yang telah merevitalisasi ribuan pasar. Sebab, menurut dia, sedianya program ini (revitalisasi pasar) diinisiasi pada masa pemerintahan sebelumnya, tapi belum sempat terlaksana. (E-2)