Relawan Ma'ruf Amin Suarakan Digitalisasi Ekonomi 

DIGITALISASI ekonomi menjadi isu yang akan didorong pengembangannya pada lima tahun ke depan. Isu ini nyaring disuarakan Markas Terpadu C19 Poros Nyata Laskar KH Ma'ruf Amin (Master C19 Portal KMA). 

Konsep digital akan mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

Konsep ekonomi digital terus digulirkan. Kali ini yang menyuarakan Master C19 Portal KMA. Konsep unggulan ini dipercaya semakin mengokohkan ekonomi umat. 

Apalagi, saat ini kemajuan teknologi digital sangat pesat. Hampir semua orang memiliki gawai dan mengakses internet. 

Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA, Ahmad Syauqi, mengutarakan pentingnya ekonomi digital.

"Digitalisasi ekonomi harus terus didorong. Sebab, kesemuanya memenuhi prasyarat. Infrastruktur dan potensi produknya bagus. 

Konsep ini akan berpengaruh positif bagi pemberdayaan ekonomi umat," kata Syauqi dalam keterangannya, Selasa (12/3).

Aplikasi untuk ekonomi digital bisa diterapkan melalui wirausaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Konsep ini juga terbuka bagi pengembangan industri financial technology (fintech) syariah. 

Gus Oqi-sapaan putra kelima Kiai Ma'ruf itu-pun menambahkan, penerapan ekonomi berkeadilan akan semakin cepat dan tepat sasaran dengan konsep digital.

"Keterbukaan ekonomi saat ini luar biasa. Bila diaplikasikan dalam konsep ekenomi digital, maka akan tercipta efek trickle down. Hasilnya terciptanya ekonomi berkeadilan antara industri kecil-rumahan hingga industri besar," lanjut Gus Oqi.
 

Baca juga: Jokowi Perintahkan Permudah Izin Industri Hilirisasi

Ekonomi umat berkeadilan menjadi dasar utama format KH Ma'ruf Amin (KMA). Konsep ini pun juga sesuai dengan Arus Baru Ekonomi. Konsep ini disampaikan oleh Gus Syauqi dalam sebuah acara diskusi yang digelar di Jakarta. Penyelenggaraanya adalah Master C19 Portal KMA dan Nenggala88.

Selain Gus Oqi, pembicara lainnya ialah Hamdan Hamedan, praktisi di bidang startup keumatan. Dia mengemukakan bahwa era ekonomi digital memberikan peluang bagi munculnya inisiatif-inisiatif publik dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi umat. Pun demikian dengan narasumber lainnya. 

Akademisi dari Universitas Indonesia, Beginda Pakpahan, mengemukakan bahwa salah satu tantangan dari digitalisasi ekonomi di Indonesia adalah masih terlalu banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam mengatur digitalisasi ekonomi di Indonesia.

"Pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan membentuk lembaga tersendiri yang bertugas melakukan pengaturan digitalisasi sektor ekonomi di Indonesia," ujar Beginda.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya, dalam acara yang sama, mengatakan bahwa salah satu tantangan bagi pengembangan industri fintech Syariah di Indonesia adalah terkait dengan proses pendaftaran perizinan ke otoritas terkait yang memakan waktu cukup lama dibandingkan perizinan fintech konvensional.
 

"Potensi pertumbuhan fintech syariah sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Kita juga merupakan digital ready country dengan jumlah pengguna internet yang sangat terbesar," ujar Ronald. (RO/OL-1)