BKPM Terus Perkuat Integrasi Perizinan

Guna menunjang sistem peri-zinan terintegrasi secara daring (Online Single Submission/OSS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap). 

Aplikasi tersebut sebagai upaya untuk mengoordinasikan pengawalan investasi di daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengungkapkan aplikasi tersebut akan diluncurkan dalam kegiatan Rakornas Investasi pada 12 Maret 2019 yang rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. 

Lebih lanjut Yuliot menjelaskan ada perubahan pola perizinan kegiatan investasi dengan penerapan OSS. Sebelum ada OSS, perusahaan harus melengkapi perizinan dahulu untuk mendapatkan izin usaha. 

“Dengan OSS, itu prosesnya dibalik. Izin usahanya didapat dulu, kemudian ada komitmen yang harus dipenuhi perusahaan. Untuk komitmen ini, kewenangannya ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya, Rabu (6/3).

Yuliot menjelaskan nantinya aplikasi Kopi Mantap ini akan mengintegrasikan koordinasi dengan para pihak terkait. Misalnya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara lebih efektif dan terbuka. 

“Secara otomatis, ini akan memudahkan para investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Apalagi dalam proses melengkapi data persyaratan itu mereka juga kerap bersinggungan dengan kewenangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Pada tahapan inilah aplikasi Kopi Mantap dibutuhkan para ­stakeholder,” ujarnya.

Sebab, menurut Yuliot, di dalam aplikasi Kopi Mantap sudah disediakan berbagai pola integrasi di antara para stakeholder tersebut. Seperti misalnya untuk izin lokasi, sudah ada pemenuhan untuk pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dan disampaikan kepada BPN PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Saat dihubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antarlembaga memang perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan klasik, seperti halnya pembebasan lahan, perburuhan, dan bahan baku jika ingin investasi asing langsung (foreign direct investment) meningkat. (nur/E-2)