Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Revolusi Industri 4.0

PEMERINTAH telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara KADIN Enterpreneurship Froum dengan tema Boosting Indonesia's Enterpreneurial in Disruptive Economy Era.

"Untuk memperbaiki kesiapan Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 dibutuhkan berbagai elemen," kata Sri Mulyani, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (27/2).

Baca juga:Kemendag Gelar Lokakarya Optimalkan Pameran Dagang

Untuk diketahui, ada 12 komponen kesiapan infrastruktur Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 mulai dari komponen institusi, infrastruktur, kesehatan, kemampuan, hingga kemampuan inovasi. "Kita memiliki berbagai ranking terhadap komponen tersebut dan masing-masing elemen itu membutuhkan program," jelasnya.

Komponen institusi Indonesia berada di peringkat 48. Maka itu, Sri Mulyani mengatakan reformasi birokrasi di Indonesia masih harus terus dilakukan, salah satunya terkait dengan regulasi. "Online Single Submission (OSS) harus dilakukan, penyederhanaan dilakukan. Efisien, produktif dan bersih," katanya.

Sementara itu, komponen infrastruktur Indonesia masih berada di peringkat 71. Itu artinya, kata Sri Mulyani, Indonesia masih butuh pembangunan infrastruktur. Ia pun berharap para pengusaha bisa memanfaatkan hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut.

"Tugas pemerintah membuka playing field, membuat infrastruktur dari Aceh sampai Papua, itu lah playing Anda. Kita bangun infrastruktur supaya Anda tidak terbebani dengan ongkos," terangnya.

Secara terpisah, Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi industri untuk memasuki revolusi industri 4.0, salah satunya terkait sumber daya manusia. "Bagaimana tenaga kerja kita bisa beradaptasi meningkatkan kemampuannya dalam rangka perubaban dari teknologi yang begitu cepat," ucapnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi, Rosan mengatakan di satu sisi itu akan menghilangkan beberapa pekerjaan, tapi di sisi lain akan ada pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian di dunia digital. "Semua pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, dunia usaha, akademi, harus duduk memastikan apa sih kebutuhan industri ke depan?" katanya.

Baca juga: Antam Bidik Penjualan Emas Naik 14% di 2019

Pihaknya, kata Rosan, telah bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan vokasi. Ia pun menyampaikan pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan super deduction tax bagi perusahaan yang bekerja sama dalam program tersebut.

"Melalui vokasi yang dilaksanakan pemerintah ini, makanya kita minta super deduction, supaya lebih banyak lagi perusahaan yang berpartisipasi. Itu salah satu harapan kita. Perusahaan akan lebih bersemangat kalau ada yang kita usulkan 200% tax insentifnya untuk vokasi," pungkasnya. (OL-6)