BLU Diupayakan Dapat Berbagi Likuiditas

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan agar badan layanan umum (BLU) dapat memiliki fleksibilitas untuk meminjam dana atau likuiditas kepada BLU lain.

Menurut Sri, BLU yang tengah mengalami kesulitan likuiditas ke depannya dapat meminjam dari BLU yang mengalami kelebihan likuiditas sehingga tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat, tanpa perlu menunggu lama untuk penyelesaian permasalahan likuiditas tersebut.

“Ada beberapa BLU yang kekurangan likuiditas, mungkin bisa pinjam BLU lain yang punya likuiditas,” ujar Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional BLU di Jakarta, Selasa (26/2).

BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan lembaga ini berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Salah satu contoh BLU di bidang kesehatan ialah rumah sakit dan puskesmas.

Mengenai detailnya proses pinjam-meminjam likuiditas antar-BLU tersebut, Sri Mul-yani mengatakan pihaknya masih menggodok rancangan untuk kebijakan baru terkait relaksasi tersebut.

“Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedang membahas kajian pinjam-meminjan dari BLU,” kata Sri, yang masih enggan menjelaskan lebih lanjut.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono menjelaskan pinjam-memin-jam dana antar-BLU ialah untuk berbagi sumber daya finansial, khususnya dalam memanfaatkan likuiditas.

Saat ini, kata Marwanto, Kemenkeu juga sedang ber­koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan itu. “Saat ini sedang kita suarakan ke ­otoritas moneter sehingga yang kelebihan likuiditas, yang lain kesulitan, surplus dan defisit ini bisa dikolaborasikan sesuai peraturan perundangan yang ada nanti.”

Hingga saat ini terdapat 218 BLU pemerintah pusat yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkeu, dari aspek kinerja keuangan di 2018, sebanyak 74% dari seluruh BLU mampu melampaui pendapatan tahun sebelumnya.

Menhub mendukung
Saat dimintai tanggapan mengenai rencana itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ikut menghadiri rakornas mengaku sangat mendukung. “Tidak seperti mekanisme birokrasi, di mana penganggaran harus diberikan pusat, BLU diberikan kewenang­an langsung sehingga dapat melayani masyarakat lebih cepat dan optimal.“

Budi menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan BLU, salah satunya menerapkan kerja sama operasi (KSO) dan kerja sama pemanfaatan (KSP) pada pelayanan jasa bandara.

“Skema ini diharapkan dapat menekan penggunaan APBN serta memperlihatkan kreativitas para pengelola bandar udara untuk berlomba-lomba memberikan layanan terbaik pada masyarakat,” ujarnya. (Cah/E-2)