Pembebasan Lahan Jalan Tol Medan-Binjai Rampung Akhir Maret

MENTERI Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi tentang percepatan pembangunan jalan tol Medan-Binjai. Dalam rapat tersebut diputuskan sejumlah hal untuk mengatasi kendala dalam pembangunan jalan tol Medan-Binjai yang ditargetkan rampung Oktober 2019.

Hadir dalam rakor tersebut, antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR Arie Yuriwin.

"Bahas mengenai jalan tol Medan-Binjai. Ada sebagian yang masih belum bebas. Jadi, bagaimana cara pembebasannya," kata Menteri BUMN Rini Soemarno usai rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2). Rini mengatakan ada sebagian lahan sepanjang 6 km yang agak tersendat pembebasannya.

Gubernur Sumater Edy Rahmayadi menyampaikan telah diputuskan untuk memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat yang terkena imbas pembebasan lahan. Porsi uang ganti rugi, kata Edi, 70% diberikan kepada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan 30% diberikan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik dan ahli waris pemegang Grant Sultan.

Saat ditanyakan terkait anggaran pembebasan lahan tersebut, Edi mengatakan bahwa itu masih dilakukan penghitungan. "Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, April, sudah harus kerja kembali. Dan dalam waktu dekat, tol sudah harus bisa digunakan," katanya.

Sebagai informasi, Jalan tol Medan-Binjai sebenarnya telah dioperasikan mulai seksi 2 (Helvetia-Semayang) hingga Seksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 19,37 km (termasuk jalan akses ke simpang susun). Namun, Seksi 1 (Tanjung Mulia-Helvetia) sepanjang 6,07 km belum beroperasi. (OL-4)