Pemerintah Tampung Aspirasi Pengusaha

PEMERINTAH mencoba lebih proaktif dalam menyerap masukan dari dunia usaha yang akan dipergunakan dalam penyusunan kebijakan pada Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Selasa (19/2),  Kementerian Keuangan mengumpulkan para pengusaha untuk meminta masukan dan saran dari mereka.

“Kami ingin mendengarkan lagi untuk mendapafkan formula bagaimana kami mendesain kebijakan fiskal 2020. Bicara kebijakan fiskal itu ada dari sisi pajak, cukai, PNBP, ada sisi belanja negara, belanja pusat melalui bendahara umum negara, kementerian/lembaga, belanja melalui transfer ke daerah sampai dana desa,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (19/2)

Sri Mulyani mengatakan pihaknya ingin APBN sebagai instrumen bersama mampu menjaga ekonomi Indonesia. “Mumpung ekonominya sedang positif dan APBN-nya sehat, saya mau menawarkan mari kita desain sama-sama ekonomi kita tahun 2020 akan seperti apa.”
Pada kesempatan tersebut, Menkeu menekankan bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk memudahkan dunia usaha. Karena itu, pihaknya ingin mendapatkan masukan terkait dengan regulasi yang telah dikeluarkan selama ini.

 “Ini adalah forum yang bagus untuk kami menjelaskan berbagai insentif, fasilitas, kemudahan yang sudah kita berikan,” katanya.

Ia mengakui bahwa setiap industri mempunyai tantangan yang berbeda-beda.

Dalam dialog tersebut, perwakilan dari salah satu asosiasi baja, Hengki, menyampaikan masalah terkait dengan tindakan dumping dari luar sehingga baja-baja impor banyak yang masuk ke Indonesia.

“Dengan dukungan Kadin, Kemendag, maupun Komite Antidumping Indonesia (KADI) telah diputus beberapa negara melakukan dumping dan diberlakukan antidumping. Di sini terakhir yang belum dikeluarkan ialah PMK-nya, dari KADI sudah diputus, dari Kemendag juga sudah ada rekomendasi, tapi PMK-nya belum keluar,” terangnya.

Yudi dari Aneka Tambang juga menyampaikan masalah terkait dengan rantai pasokan emas di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa bahan baku untuk produksi emas di Indonesia lebih banyak berasal dari luar. Itu disebabkan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia.

“Ketika ingin beli bahan baku emas dalam negeri dikenai pajak PPN 10%, ketika emas diekspor PPN itu jadi 0. Jadi para penambang emas lebih baik menjual emas ke luar daripada jual di dalam negeri. Kita sebagai perajin emas harus beli bahan baku dari impor,” pungkasnya.

Menkeu Sri Mulyani menjanjikan bahwa berbagai masukan dari setiap industri tersebut nantinya akan ditindaklanjuti.

Insentif riset dan pengembangan
Terkait dengan insentif fiskal berupa pemotongan pajak kepada industri yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta membangun pusat penelitian dan pengembangan (RnD) di Indonesia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan hal itu ditargetkan rampung pada Maret  mendatang.   

“Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu, ya. Tapi pokoknya itu sudah on pipeline, sudah ada semenjak awal tahun atau bahkan akhir tahun lalu. Jadi, memang semoga bisa selesai Maret ini, ya,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa saat ini formulasi untuk super ­deductible tax sudah selesai dan tinggal tahap ­finalisasi. (Ant/E-1)