Sukuk Wakalah Global Kelebihan Permintaan

PEMERINTAH menerbitkan sukuk wakalah senilai US$2 miliar untuk melanjutkan komitmen pembiayaan hijau secara berkelanjutan. Penerbitan sukuk itu terdiri atas penerbitan US$750 juta dengan tenor 5,5 tahun dan US$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyatakan sukuk global dengan format Reg S/144A Trust Certificates serta akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2024 dan 20 Agustus Februari 2029 tersebut berhasil mendapatkan kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.

“Transaksi ini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas yang tinggi di pasar modal global,” demikian dikutip dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (14/2).

Sukuk wakalah itu diterbitkan perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia III, sebuah badan hukum pemerintah yang bertujuan khusus menerbitkan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mata uang asing di pasar internasional.

Sukuk wakalah tersebut didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. Setelmen akan dilaksanakan pada 20 Februari 2019. Sukuk wakalah ditetapkan harga­nya pada 12 Februari 2019 dengan imbal hasil sebesar 3,900% untuk tenor 5,5 tahun dan 4,450% untuk tenor 10 tahun.

Setiap seri telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investors Service, BBB- oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings. Sukuk wakalah dengan tenor 5,5 tahun merupakan penerbitan green sukuk kedua yang menunjukkan komitmen, leadership, dan kontribusi pemerintah Indonesia di komunitas global terkait dengan pembiayaan perubahan iklim.

Indonesia sebagai penerbit sovereign green sukuk global pertama membuktikan komitmen terhadap Perjanjian Iklim Paris 2016.

Struktur akad sukuk ini ialah wakalah dengan underlying asset yakni barang milik negara berupa tanah dan bangunan (51%) dan proyek-proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun (49%).

Deutsche Bank AG, Dubai Islamic Bank PJSC, Maybank Investment Bank Berhad, PT Mandiri Sekuritas, dan HSBC bertindak sebagai joint lead managers dan joint bookrunner. Adapun PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai co-managers untuk transaksi tersebut.

Secara produktif
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah pada tahun depan mengalokasikan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp28,43 triliun melalui skema SBSN/sukuk negara. Jumlah tersebut lebih besar daripada alokasi 2018 yang hanya Rp22,53 triliun.

Alokasi pembiayaan proyek SBSN 2019 akan di­tujukan bagi tujuh kementerian/lembaga, yakni Ke­menterian Perhubungan, Kementerian Agama, Ke­menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak­yat (PU-Pera), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan total cakupan 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

“Penerbitan SBSN untuk proyek juga dapat memastikan pembiayaan yang dilakukan pemerintah digunakan secara produktif untuk membiayai pro­yek-proyek infrastruktur prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Menkeu Sri Mulyani, beberapa waktu lalu. (E-3)