Infrastruktur Ciptakan Keadilan untuk Rakyat

PEMBANGUNAN infrastruktur yang digalakan pemerintah tak semata-mata demi kepentingan ekonomi, tetapi justru untuk keadilan masyarakat. Keadilan yang konsisten diusung pemerintah jadi upaya mendasar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang masih dililit kesenjangan antarwilayah.

"Orang sering berpendapat bahwa infrastruktur ini urusan ekonomi saja. Bukan. Ada urusan keadilan sosial, persatuan kita sebagai negara besar," ujarnya saat menghadiri Rembuk Nasional Pendidikan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).

Baca juga: 9 dari 10 orang Indonesia Belum Menyiapkan Pensiun dengan Matang

Masalah terbesar bangsa, tambah Presiden, adalah kesenjangan dan kemiskinan. Kesenjangan seperti dimensi antarwilayah, barat dan timur ataupun desa dan kota. Jokowi menuturkan, selama empat tahun pemerintahannya, kebijakan pemerintah memang diarahkan fokus pada pembangunan infrastruktur. Tujuannya, agar Indonesia mempunyai fondasi yang kuat untuk bersaing dengan negara lain.

"Memang daya saing kita rendah. Bandingkan biaya logistik transportasi kita dengan Malaysia, Singapura, 2 sampai 2,5 kali lipat lebih mahal di kita. Bagaimana kita bisa bersaing jika saudara di Papua rusak dan bisa dua hari di jalan. Sebetulnya kalau saya orang politik, bangun itu di Jawa saja. Karena 149 juta penduduk kita ini ada di Jawa. Return politiknya cepat, ekonomi juga cepat. Tapi kita membangun negara," pungkas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-6)