Utang Luar Negeri Indonesia hanya pada Kisaran 7%

MENANGGAPI pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pekerjaan Menteri Keuangan hanyalah mencetak utang menjadikan diskusi mengenai utang Pemerintah kembali merebak di media massa maupun media sosial akhir-akhir ini.

Salah satu isu yang mengemuka ialah perlu tidaknya pemerintah mengambil utang dalam menutupi anggaran. Ada pihak yang mengatakan bahwa aktivitas pemerintah seharusnya tidak perlu ditutupi oleh utang, cukup dari penerimaan saja seperti dari pajak. Saat ini, memang sekitar 15% dari pengeluaran pemerintah ditutupi oleh utang.

Sayangnya, menurut Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, banyak diskusi mengenai utang Indonesia didasarkan atas informasi yang salah dan cenderung menyesatkan. Bahkan, seorang pengamat ekonomi terkemuka membuat pernyataan tentang tingginya biaya utang pemerintah dengan mengutip data yang menyesatkan, entah sengaja atau salah melihat data.

"Padahal data mengenai utang dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu mari kita membahas masalah utang ini dengan menggunakan data yang ada dan secara rasional," ujar Yose di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Mengapa utang diperlukan dan mengapa Pemerintah Indonesia harus mengambil utang?

Menurut Yose, hal itu karena perekonomian Indonesia masih memerlukan banyak modal dan investasi. Tanpa adanya modal, mustahil aktivitas perekonomian dapat berjalan. Ketersediaan modal membuat kapasitas perekonomian menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  

Ketersediaan modal di Indonesia relatif masih sangat rendah. Jika mengacu pada laporan Bank Dunia berjudul The Changing Wealth of Nations, Indonesia hanya mempunyai modal buatan manusia sebesar $15 ribu per penduduk. Bandingkan dengan Tiongkok yang ketersediaan modalnya hampir dua kali lipat.

Atau negara tetangga Singapura yang setiap orangnya mempunyai modal hingga $180 ribu. "Peningkatan ketersediaan modal merupakan salah satu hal yang penting agar perekonomian Indonesia dapat terus berkembang", ungkap Yose saat menyampaikan alasan mengapa negara harus berutang.

Meskipun sebagian besar dari kebutuhan modal tersebut dapat datang dari pihak swasta, banyak investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Dengan investasi hanya sekitar 2,5% dari PDB, kondisi infrastruktur Indonesia selama ini cenderung tertinggal dari negara tetangga yang lebih banyak berinvestasi di dalam infrastruktur.

Di sini lah utang berperan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian. Tanpa adanya utang, modal akan sulit untuk ditambah. Tentu saja pemerintah mempunyai opsi lain untuk meningkatkan penerimaan terutama dari pajak. Namun, peningkatan pajak secara besar-besaran dan tiba-tiba mengandung risiko untuk mengurangi modal dan investasi dari swasta.

Akibatnya, modal di dalam perekonomian Indonesia tidak akan bertambah dengan pesat.  Kemudian untuk mengetahui apakah utang dipergunakan secara produktif, hal yang perlu lebih diperhatikan ialah apakah utang tersebut digunakan untuk keperluan produktif atau tidak.

Lebih dari Rp415 triliun pengeluaran pemerintah di 2019 direncanakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Angka ini lebih tinggi dari rencana utang yang direncanakan sebesar Rp360 triliun. Dari sini dapat dikatakan bahwa utang kemungkinan besar akan digunakan untuk kegiatan produktif yang berujung pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Belum lagi jika kita perhitungkan pengeluaran untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan yang juga akan menambah modal sumber daya manusia di masa mendatang. Cara lain untuk melihat apakah utang yang diambil menghasilkan hal yang produktif atau tidak ialah dengan membandingkan jumlah utang yang dibayarkan kembali dengan pertumbuhan ekonomi.

"Pada 2018 Pemerintah Indonesia harus membayar utang berikut bunga sekitar Rp650 triliun. Pada tahun yang sama, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh lebih dari Rp1.200 triliun, hampir dua kali lipat dari utang yang dibayarkan. Di sini terlihat utang memberikan hasil yang jauh lebih tinggi," jelas Yose.

Masalah lain yang sering dibicarakan adalah jumlah utang Indonesia dan bagaimana ini akan membahayakan perekonomian Indonesia.

Posisi utang Pemerintah Indonesia sekitar Rp4.400 triliun sering dianggap terlalu tinggi dan berbahaya. Hanya saja harus diingat bahwa meskipun tinggi jumlah utang ini hanyalah sekitar 29% dari PDB Indonesia.

Angka ini jauh di bawah level utang negara-negara berkembang lainnya, seperti Tiongkok (47%) atau India (70%) atau Malaysia (55%); apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Dengan tingkatan ini, utang Indonesia masih dapat dikatakan pada level yang cukup aman dan dapat membantu perekonomian.  Komposisi utang pemerintah saat ini juga dapat dikatakan semakin membaik.

Lebih dari 80% utang pemerintah didapatkan dari pengeluaran Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih fleksibel dan dapat dipergunakan secara lebih optimal oleh pemerintah, jika dibandingkan dengan pinjaman luar negeri dari pemerintah asing maupun lembaga dunia. Apalagi, porsi SBN yang dimiliki oleh para investasi dalam negeri semakin meningkat mencapai lebih dari 60%.

"Utang Indonesia yang berbentuk pinjaman dari negara mitra juga tidak besar, hanya 7%, sementara 60% adalah Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk rupiah," ungkap Yose optimistis.

Dengan semakin tingginya utang yang dimiliki oleh investor dalam negeri, risiko bangkrut dan pelarian modal, seperti yang sering terjadi di negara Amerika Latin, akan semakin berkurang.

Pemerintah Jepang memiliki utang sebesar 230% dari PDB, tetapi karena hampir seluruhnya dipegang oleh masyarakat Jepang sendiri, risiko akibat gagal bayar akan dapat diminimalisasi. Memang masih ada masalah utang yang tertinggal.

Saat ini sebagian bunga utang masih dibayar dengan menggunakan utang yang baru. Namun jumlahnya semakin kecil, terlihat dengan defisit keseimbangan primer APBN yang terus mengalami penurunan.

Pada 2018 nilainya hanya Rp1,8 triliun, turun jauh dari nilai 2017 yang mencapai Rp217 triliun.Masalah ini sebenarnya lebih disebabkan karena kesulitan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, bukan karena ketidakmampuan perekonomian. Jika pemerintah mampu meningkatkan pengumpulan pajak, maka fenomena 'gali lubang tutup lubang' ini juga akan hilang.

"Jadi daripada ribut-ribut membahas utang dan menggunakannya untuk menyerang pemerintah, akan lebih baik jika energi kita digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah," ungkap Yose. Ia menambahkan bahwa seperempat dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk belanja pegawai dan pensiun, dan terus mengalami kenaikan.

Sementara kualitas layanan pemerintah dan birokrasi masih jauh dari yang diharapkan. Subsidi yang mencapai 10% dari anggaran juga sering tidak tepat sasaran. Kinerja pemerintah daerah juga masih jauh dari yang seharusnya, padahal anggaran untuk pemerintah daerah terus meningkat secara pesat.

"Diskusi mengenai hal-hal tersebut tentunya jauh lebih berguna dibandingkan dengan debat kusir mengenai utang.

Apalagi debat tersebut sering tidak menggunakan data yang benar dan sering menyesatkan masyarakat", tegas Yose. Adapun terkait dengan rumor jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang dikhawatirkan oleh kalangan buruh dalam negeri, menurut Yose, jumlah pekerja asal China yang bekerja di Indonesia sekarang ini menduduki angka terendah se-Asia Tenggara.

Dari total keseluruhan TKA yang ada di Indonesia, yakni sekitar 70 ribu orang TKA, 20 ribuan orang di antaranya merupakan TKA asal Cina.

Angka itu pun didominasi oleh pekerja yang memiliki keahlian. Pada umumnya mereka hanya menjadi pekerja temporer dan lebih terpusat dikawasan-kawasan investasi China, seperti di area pertambangan Marowali dan Bantaeng yang merupakan kawasan investasi China terbesar di Indonesia (80%).

Kedatangan TKA di Indonesia pun sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jembatan Suramadu yang menjadi kebanggaan warga Jawa Timur dibangun oleh tiga hingga empat ribuan TKA asal China, sebab kontrak pembuatan jembatan itu dilakukan bersama China dan ini terjadi di era pemerintahan SBY," tutup Yose. (RO/OL-1)