Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Perlu Reformasi Struktural

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai pemerintah perlu melakukan reformasi struktural untuk melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana negara-negara tetangga lainnya.

"Banyak negara bisa melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi. Vietnam saat ini bisa tumbuh di kisaran 7%. Syaratnya adalah pemerintah harus melalukan reformasi struktural," kata Piter kepada Media Indonesia, Kamis (7/2).

Baca juga: Pengemudi Ojek Daring Pesimistis Tarif akan Dinaikkan

Reformasi struktural yang dimaksud adalah mengubah struktur ekonomi dari yang bersandar pada barang komoditas menjadi kembali pada industri yang selama beberapa tahun terakhir ini mengalami deindustrialisasi.

"Lalu, melakukan reformasi sektor keuangan agar suku bunga perbankan tidak lagi tinggi dan kaku ygang menyebabkan high cost economy dan banyak lagi yang lainnya," tambah Piter.

Reformasti struktural tersebut, kata Piter, harus dilakukan secara bersamaan sehingga bisa menimbulkan multiplier effect. Hanya saja, diakuinya, ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah, yakni bersinergi antar kementerian.

"Reformasi yang akan dilakukan seharusnya tertuang dalam roadmap yang melibatkan banyak kementerian, banyak pihak. Ini bukan hal mudah khususnya di Indonesia dimana masalah koordinasi menjadi barang mahal," katanya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,17%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan 2017 yang mencapai 5,07%, di 2016 sebesar 5,03% dan 2015 sebesar 4,88%. Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Menanggapi pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut Piter, itu bisa dilihat dalam dua perspektif. Perspektif pertama, jika melihat trend peningkatan selama empat tahun terakhir terutama tahun 2018 dengan tekanan global yang tinggi, itu perlu diapresiasi. "Dalam perspektif ini pertumbuhan 5,17% dapat dikatakan suatu prestasi pemerintah," katanya.

Baca juga: Pemerintah Sampaikan Keberatan terkait RED II kepada UE

Perspektif kedua, kata Piter, pertumbuhan ekonomi empat tahun terakhir ini masih jauh di bawah target RPJMN yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo yakni sebesar 7%. Bahkan, sambungnya, pertumbuhan ekonomi saat ini sangat jauh dari yang dibutuhkan untuk menyerap laju pertumbuhan angkatan kerja.

"Hasil perhitungan CORE Indonesia menunjukkan kita butuh pertumbuhan ekonomi sekitar 8% untuk bisa memanfaatkan bonus demografi," pungkasnya. (OL-6)