Pendataan Kelapa Sawit untuk Tingkatkan PNBP

DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Dono Boestami mengatakan penataan industri kelapa sawit akan dimulai melalui program satu peta. Kemudian penggunaan data Bea Cukai untuk penarikan sumbangan yang nantinya bisa lebih baik.

"Kami akan merumuskan data pasti ekspor CPO karena selama ini masing masing memiliki data sendiri-sendiri. Itu termasuk data luas kebun sawit untuk memaksimalkan pungutan," katanya pada acara bertajuk Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 dan Prospek 2019 di hotel Grand Sahid jaya, Jakarta, Rabu (6/2).

Ia mengatakan penggunaan data ekspor dari Bea Cukai untuk menarik pungutan CPO tidak akan mengubah besaran pungutan. Pasalnya selama ini data tersebut menjadi bagian penarikan dana. Itu nantinya bisa dengan leluasa untuk menguatkan program-program seperti pengembangan dan riset biodiesel, peremajaan perkebunan dan lainnya.

Selama ini pungutan ekspor sawit yang BPDP-KS lakukan berdasarkan catatan ekspor yang dimiliki oleh pihak Bea Cukai. Ketika surveyor yang juga bertugas mencatat data ekspor maka BPKDS akan mengacu pada data yang dimiliki Bea Cukai.

"Kemudian kita ingin membuat single data yakni luas kebun, harga TBS karena semala ini dikeluhkan masih perlu data akurat," ungkapnya.

Ia juga menyatakan pengujian biodiesel dengan campuran FAME 30% atau B30 bisa terus dilaksanakan. Dengan begitu B30 bisa siap digunakan secara massal 2019 meskipun renana pemerintah penggunaanya pada 2020.

Itu untuk menghadapi produksi kelapa sawit yang cenderung naik dan perluasan pasar domestik. "Kemudian kita jangan terlalu terpenjara karena kampanye negatif di Eropa dan Amerika, kita fokus perluas pasar dan mendukung peningkatan ampuran Fame di Malaysia dan Thailand juga China yang sedang menerapkan B5," pungkasnya. (OL-4)