Pemerintah Yakin Capai Target 1 Juta Rumah

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) optimistis tahun ini dapat merealisasikan target pembangunan 1,25 juta rumah baru sebagai program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Kami meyakini target itu dapat tercapai dan bahkan bisa mencapai 1,5 juta unit rumah, seiring dengan kontribusi pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Program satu juta rumah ini dilakukan bersama-sama dengan semua stakeholder untuk mengurangi kekurangan atau backlog perumahan,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid dalam ajang Indonesia Property Expo (IPEX), di Balai Sidang, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sejak dicanangkan Presiden Jokowi pada 29 April 2015, capaian program satu juta rumah terus meningkat. Pada 2015 saja sudah dibangun 699.770 unit, lalu pada 2016 sebanyak 805.169 unit serta 2017 sebanyak 904.758 unit.

Pada tahun lalu, untuk pertama kalinya capaian program satu juta rumah menembus angka 1 juta unit rumah, yakni mencapai 1.132.621 unit. Secara keseluruhan dari 2015 sampai 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

Salah satu terobosan untuk memberi kemudahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah ialah melalui perumahan berbasis komunitas. Pilot project-nya, perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut  (PPRG) di Desa Sukamukti,  Garut, Jawa Barat, yang telah dimulai pembangunan­nya pada 19 Januari 2018.

Perumahan berbasis komunitas itu menerima subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas penyediaan perumahan (KPR FLPP) yang dikelola PPDPP dan subsidi bantuan uang muka Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera.

Relaksasi LTV
Sepanjang tahun lalu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) merealisasikan program rumah murah dengan melampaui target penyaluran KPR subsidi dan nonsubsidi. Hingga Desember lalu, realisasi kredit properti berupa KPR dan kredit konstruksi untuk KPR BTN mencapai 757.093 unit yang terdiri dari KPR subsidi untuk 583.634 unit baik dalam bentuk KPR subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR subsidi dengan nilai total Rp39,2 triliun.

KPR nonsubsidi yang dikucurkan dalam bentuk KPR nonsubsidi dan kredit konstruksi mencapai 173.459 unit, atau setara Rp33,04 triliun.

Direktur Konsumer BTN Budi Satria mengaku optimistis target rumah rakyat yang dicanangkan pemerintah akan mampu terealisasi pada 2019.

Selain permintaan terhadap perumahan yang mulai naik, itu dipicu dampak dari relaksasi LTV untuk uang muka atau down payment KPR.

“Kan pada 2018 total pembangunan perumahan sudah tembus 1 juta rumah. Pada 2019 kami yakin permintaan perumahan mulai meningkat. Selain faktor ekonomi, efek relaksasi LTV akan mulai terasakan dampak positifnya,” tutup Budi Satria kepada Media Indonesia.
Per 1 Agustus 2018, BI telah melonggarkan syarat uang muka KPR dengan membebaskan perbankan memberikan besaran maksimum nilai kredi­t (loan to value/LTV) pembelian rumah pertama.

Dengan demikian, per­ban­k­an tidak terikat aturan pembe­rian besaran uang muka oleh nasabah. Perbankan dapat mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka 0%, bergantung pada penilaian manajemen risiko bank, tanpa mengecualikan besaran luas tanah serta bangunannya. (Pra/E-3)