Pemerintah Terus Berupaya Atasi Defisit

TERUS melebarnya defisit transaksi berjalan menjadi kekhawatiran sejumlah pihak. Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga ekonom Chatib Basri, current account deficit atau yang dikenal sebagai defisit transaksi berjalan merupakan hal yang lumrah dalam suatu negara yang tengah membangun.

“Defisit transaksi berjalan bukan suatu dosa, tapi memang ada konsekuensi kalau kondisi global tidak mendukung,” kata Sri Mulyani dalam acara forum investasi di Jakarta, Rabu (30/1).

Sri Mulyani menjelaskan defisit neraca transaksi berjalan dapat memberikan tekanan terutama ketika terjadi aliran modal keluar dan fluktuasi nilai tukar. Ia mengakui hal tersebut terjadi karena Indonesia sedang mendorong pembangunan sehingga membutuhkan impor bahan baku dan bahan modal untuk produksi.

Namun, pemerintah melakukan penyesuaian untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan agar tidak seterusnya mengalami defisit dan menenangkan pelaku pasar atas kondisi domestik.

Untuk itu, pemerintah memperbaiki sistem perizinan terpadu agar penanaman modal mulai tumbuh di Indonesia dan mewajibkan penggunaan B20 (biodiesel dari campuran minyak kelapa sawit) untuk menekan impor migas.

Dalam kondisi ini, Sri Mul-yani mengatakan pengambil kebijakan telah melakukan upaya tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang demi target jangka pendek yang dilakukan dengan mengorbankan popularitas.

Ekonom Chatib Basri yang juga hadir di acara yang sama mengatakan CAD merupakan konsekuensi logis dari pembangunan.

“Negara berkembang itu enggak punya barang modal, mereka cuma punya bahan baku. Padahal bahan baku dan infrastruktur memerlukan mesin. Kita enggak punya mesin atau ­teknologinya, makanya di tahap pertama kita impor dulu,” terangnya.
Jika itu memengaruhi defisit, hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

“Kalau kita terus takut dengan CAD, kita enggak bangun infrastruktur. Maka enggak ada investasi yang akan masuk,” tegasnya.

BI memprediksi defisit transaksi berjalan sepanjang 2019 akan berada sekitar 3% dari produk domestik bruto (PDB). (Cah/E-2)