Instrumen Fiskal Menjadi Magnet Investasi

MENTERI Keuangan  Sri Mulyani Indrawati mengatakan di tengah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, menjadi penting bagi negara-negara emerging market seperti Indonesia untuk menarik investasi domestik ataupun asing.  

Beberapa kebijakan relaksasi fiskal telah dikeluarkan dan diimplementasikan, seperti revisi tax holiday baru-baru ini. Selain itu, pemerintah berencana merevisi daftar negatif investasi (DNI) dan sedang dalam pembicaraan insentif inovatif untuk menarik pembiayaan bagi ke-mitraan strategis.

Namun, kata Menkeu, tantang-annya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan semua yang terkait dengan investasi kebijakan fiskal sembari mempertahankan standar fiskal yang sehat.

“Bagaimana kita akan memanfaatkan kebijakan fiskal supaya kita dapat mendorong kebijakan yang inovatif untuk dapat memberikan kualitas investasi yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2019 di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (30/1).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menilai insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong investasi kurang agresif. Insentif yang agresif, kata dia, diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

“Bukan rahasia, negara tetangga superagresif, kelihatan dari data investasi Vietnam dan Thailand. Mereka memang gencar memberi insentif dan lakukan deregulasi,” katanya.

Berdasarkan catatan BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2018 mencapai Rp392,7 triliun, atau turun 8,8% dari Rp430,5 triliun di periode yang sama 2017. Jika dibandingkan secara triwulan ke triwulan, capaian itu juga turun 11,6%. Menurut Lembong, ­penurunan realisasi investasi sejalan dengan tren investasi asing langsung berdasarkan data Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang turun 20%. (Cah/E-2)