Chatib Basri: Jangan Alergi dengan CAD

MENTERI Keuangan RI periode 2013-2014, Chatib Basri, menjelaskan pelebaran defisit neraca perdagangan atau current account defisit (CAD) merupakan konsekuensi bagi negara berkembang yang tengah menggalakkan pembangunan. Hal itu dapat terselesaikan dengan pertumbuhan investasi yang lahir dari hasil pembangunan.

"Negara berkembang itu tidak punya barang modal, dia punyanya bahan baku. Padahal bahan baku dan infrasttruktur memerlukan mesin. Kita tidak punya mesin atau teknologinya, makanya di tahap pertama kita impor dulu," terangnya usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (30/1).

Baca juga: Pemuda Indonesia di Inggris Diminta Berwirausaha

Chatib yang saat ini menjabat sebagai Chairman of Advisory Board Mandiri Institute mengatakan, persoalan CAD tidak perlu dikhawatirkan berlebih karena terjadi dari proses pembangunan. Pertumbuhan pembangunan merupakan magnet untuk menarik investasi yang dapat menyelesaikan masalah CAD. "Terus kalau takut CAD, kita tidak bangun infrastruktur maka tidak ada investasi yang akan masuk," tegasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pembangunan suatu negara membutuhkan proses dan konsekuensi yang harus dihadapi. "Jadi saya bilang isu kita bukan cuma di CAD-nya tapi di pembiayaannya. Misalnya terjadi CAD tapi dibiayai PMA (penanaman modal asing), masuk ke pabrik, walaupun ada di negaranya, pabrik tidak bisa pulang kan? Jadi tidak perlu takut CAD selama PMA," ungkapnya.

Ia mengutip data yang diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bahwa CAD menyentuh USD 8.8 miliar tetapi tidak berdampak banyak akibat dana asing masuk lebih tinggi, yakni USD 12 miliar.

"Desember lalu BPK menyatakan terjadi neraca perdagangan terburuk, tapi ada efeknya tidak pada rupiah? Tidak kan. Karena arus modalnya masuk. Jadi isunya itu bukan di CAD tapi di kapital account dengan adanya FDI," tuturnya.

Baca juga: Demi Holding Perumahan, PT PP Hilangkan Label Persero

Persoalan yang mestinya ditangani segera, lanjut dia, adalah menyangkut portofolio untuk mencegah dana yang sudah masuk kembali ke negara asal. "Misalnya, dalam pembelian bond itu 25 % itu non residen, 75% itu rupiah, tapi 45% dari 75% itu foreign, berarti 55% itu yang pegang bond kita non resident, dia bawa pulang uangnya, rupiahnya kena," ungkapnya.

Ia mendorong pemegang bond berasal dari masyarakat lokal supaya hasilnya tidak lari ke luar. "Caranya bikin insentif dengan taruh di goverment bond seperti pajak atau apa. Dengan begitu porsi foreign makin kecil bukan karena kita usir tapi karena yang lokal makin banyak pegang," pungkasnya. (OL-6)