Pemerintah Perlu Hati-Hati Rumuskan Ekonomi Digital

PENDIRI Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan gemilangnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia bisa pudar jika pemerintah tidak hati-hati dalam merumuskan regulasi.

“Regulator harus mengerti karakter alamiah dari sektor digital yang berbeda dengan sektor brick and mortar (transaksi jual beli tatap muka). Pemerintah dan oto­ritas persaingan, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dapat membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital,” kata Syarkawi di Jakarta, Selasa (29/1).

Seperti dikutip dari Antara, dia mengatakan tiga prinsip perlu diadopsi pemerintah dalam merumuskan regulasi di industri berbasis digital agar pertumbuhan pesat ekonomi digital tidak terhambat.

Laporan Google dan Temasek Holdings pada November 2018 menyatakan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, yakni 49%, dan diprediksi mencapai US$100 miliar pada 2025.

Syarkawi, Ketua KPPU 2015-2018, menya­rankan pemerintah agar mempertimbangkan tiga prinsip dalam pembuatan kebijakan. Pertama, menjaga agar kebijakan pemerintah tidak menciptakan hambatan masuk ke pasar ekonomi digital bagi pelaku usaha baru.
Kedua, memastikan pemain dominan tidak menyalahgunakan kekuasaan pasar yang dimiliki. Ketiga, mengawasi agar posisi dominan tidak dicapai dengan cara-cara bersaing yang tidak sehat.

Menurut Syarkawi, dalam praktiknya ketiga prinsip itu dapat diterapkan ketika menelaah persaingan usaha, seperti antara Go-Jek dan Grab. KPPU sebaiknya memperhatikan dampak perang harga yang dapat melahirkan satu pemain dominan.

Ia pun menilai Kementerian Perhubungan sebaiknya menghindari pemberlakuan kuota yang rawan praktik kartel dan korupsi, jual beli kuota, serta tidak menciptakan hambatan masuk pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. (E-3)