Lahan Eksplorasi Migas Dipermudah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanah­an Nasional (ATR/BPN) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Senin (28/1). , menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan permasalahan aset.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan ruang lingkup kerja sama ialah asistensi pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pertukaran data serta informasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sofyan mengatakan pihaknya ingin memberikan kemudahan kepada industri pertambangan minyak dan gas. Caranya dengan diskresi pada UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu dengan membuat kepentingan migas menjadi interes publik.

“Selama ini kan mereka kesulitan memperoleh tanah, kita mau ini dipercepat. Saya mau bikin diskresi nanti, bahwa kepentingan migas jadi kepentingan publik,” tegasnya.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Atok Urrahman mengungkapkan setiap tahun, SKK Migas diamanatkan untuk menemukan sumber cadangan migas baru demi mendongkrak produksi. Dalam menjalankan amanat itu, pihaknya melalui kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) harus melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di seluruh penjuru Indonesia dengan lebih dari 60% kegiatan tersebut dilakukan di daratan.

“Kami membutuhkan asistensi dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pendaftaran dan sertifikasi tanah, penyelesaian permasalahan aset tanah dan tumpang-tindih lahan, serta kesesuaian tata ruang agar kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.”

Masih terkait dengan migas, kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin juga menggelar rapat bersama beberapa menteri Kabinet Kerja serta pimpinan BUMN di istana. Rapat yang digelar tertutup itu di antaranya membahas progres pembangunan kilang Balikpapan di Kalimantan. Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati mengaku pembangunan kilang itu sudah berjalan. (Pra/E-2)