Kebijakan Ekonomi Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

PEKAN lalu, majalah The Economist dalam situs resmi mereka menurunkan analisis tentang perekonomian Indonesia.

Dalam artikel yang berjudul Indonesia’s Economic Growth is Being Held Back by Populism, majalah yang berbasis di London, Inggris itu, antara lain menyoroti langkah pemerintah yang mengurangi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan kembali menambah anggaran subsidi. Menurut The Economist, keputusan ini menghambat laju investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut ekonom dari Center of Reform on Economist (CORE) Piter Abdullah, analisis itu tidak sepenuhnya benar.

Piter menjelaskan keputusan pemerintah untuk kembali mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti bantuan sosial dan subsidi energi ialah tepat karena telah mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan dalam negeri.

“Namun, mereka (The Economist) sepertinya salah memahami kondisi sosial-politik Indonesia. Keputusan menahan harga BBM subsidi yang menyebabkan kenaikan beban subsidi, menurut hemat saya, ialah yang paling tepat di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Ketika permintaan global tidak bisa diharapkan, pemerintah harus menjaga permintaan domestik dan itu hanya bisa dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat,” jelas Piter saat dihubungi, kemarin.

Jika pemerintah tidak mengambil keputusan itu, Piter memprediksi inflasi yang menggerogoti daya beli bisa muncul. Dampaknya, konsumsi rumah tangga dan investasi akan terhambat.

Pihak istana pun perlu meluruskan analisis majalah asing tersebut. “Kami mengapresiasi atas kritik yang disampaikan oleh The Economist. Namun, banyak dari kritik itu yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu,” terang Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, dalam keterangan resminya, kemarin.

Sejumlah indikator makroekonomi Indonesia, kata Erani, tetap solid dan cenderung membaik. Dia menyebut pada 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,4% dan turun menjadi 4,9% pada 2015.

Namun,, setelah periode itu pertumbuhan ekonomi terus menanjak. “Ini berbeda dengan negara lain yang pertumbuhan ekonominya makin turun, termasuk Tiongkok. “Bahkan, untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan,” tegasnya. (Cah/E-2)