The Economist Tidak Paham Kondisi Sosial Politik Indonesia

EKONOM Center of Reform on Economist (CORE) Piter Abdullah menilai laporan media Inggris, The Economist tidak mendasarkan pada kondisi sosial dan politik Indonesia seperti mengenai kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan begitu catatannya banyak yang harus dikoreksi.

"The Economist nampaknya salah memahami kondisi sosial juga politik Indonesia. Keputusan menahan harga BBM subsidi yang menyebabkan kenaikan beban subsidi menurut hemat saya adalah yang paling tepat di tengah gejolak ekonomi global saat ini," ujarnya kepada Media Indoensia, Sabtu (26/1).

Menurut dia ketika permintaan global tidak bisa diharapkan maka pemerintah harus menjaga permintaan domestik. Hal itu hanya bisa dengan menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan BBM subsidi akan memacu inflasi dan tentunya berujung pada mengerogoti daya beli masyarakat. Ujungnya lagi, konsumsi rumah tangga dan juga investasi tertahan.

"Dengan begitu dampak lebih besarnya pertumbuhan ekonomi justru bisa lebih rendah lagi,"tegasnya.

Selanjutnya mengenai belanja infrastruktur 2019 memang tidak melonjak drastis karena fokus pemerintah memang ke pembangunan SDM. Tetapi belanja infrastruktur tidak turun.

"Pemerintah tetap komitmen untuk membangun infrastruktur. Dengann infrastruktur yang lebih baik plus perbaikan perizinan dan kebijakan lain yang memperbaiki ease of doing business, industri indonesia akan kembali tumbuh," terangnya.

Memang membutuhkan waktu, kata dia, juga upaya yang lebih keras lagi untuk merealisasikannya. Tapi pemerintah dengan seluruh kebijakan tersebut yang tertuang dana APBN 2019 itu sudah on the track.

"Saya kira kita harus hati-hati terkait kritik The Economist yang menyebutkan peraturan-peraturan di indonesia yang masih terlalu ketat dan berdampak rendahnya FDI. Karena saya yakin bukan itu penyebab rendahnya FDI," paparnya.

Piter menyatakan hal yang benar dari kritik The Economist hanya menyangkut pemerintahan saat ini tidak mampu merealisasikan pertumbuhan 7 % dan belum berhasil mengembalikan proses industrialisasi di Indonesia. (OL-4)