APKLI Dukung Pemerintah Sejahterakan Perekonomian Rakyat

MEMASUKI 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) mempunyai harapan besar bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, untuk menyejahterakan rakyat

Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun Biomed, dalam pidato kebangsaan yang digelar di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/1). 

Dalam pidato bertajuk 'Peta Jalan Indonesia1945-2080, Kotak Pandora, Keadilan, dan Adidaya' dihadiri sejumlah pengurus APKLI daerah. Pada kesempatan itu, Ali Mahsun mengaku kegiatan yang dilaksanakannya murni tanpa ada maksud membawa ke arah politik.

Ali Mahsun mengutarakan, pihaknya hanya mendukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berpihak kepada rakyat kecil. 

"Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami dukung sepenuhnya. Contoh, kemarin saya tandatangani kerja sama dengan BNI, milik pemerintah," ungkap Ali Mahsun usai memberikan pidato kebangsaan melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menambah dana kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp140 triliun tahun ini merupakan langkah tepat. Namun, kata Ali, pemerintahbharus betul-betul memperhatikan dan mengawal proses penyalurannya agar rakyat bisa mendapatkan manfaatnya. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar KUR terus dikawal sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam penyalurannya.

"Seperti kita ketahui penyaluran KUR 2018 senilai Rp124 triliun dan tahun ini menjadi Rp140 triliun. Saya cuma minta satu saja kepada pemerintah, KUR ini jangan dilepas bebas oleh penyalur KUR bank. Jangan sampai tidak ada kontrol sistem dan jangan sampai tidak tepat sasaran atau penyelewengan," tegasnya.

Dikatakan, langkah pemerintah menaikan dana KUR dari Rp124 triliun menjadi Rp140 triliun, disebabkan adanya nilai pertumbuhan ekonomi mikro yang sangat baik. Karena itu, APKLI menganggap pemerintah sebagai mitra yang strategis.

Dia menegaskan sejatinya APKLI independen dan tidak menjadi bagian dari pemerintah. Artinya, jika kebijakan pemerintah berkomitmen dan berpihak pada rakyat, otomatis APKLI mendukung.

"Tetapi kalau pemerintah kebijakannya merongrong hak rakyat, ekonomi rakyat, kita kritisi," tandasnya.

Ali pun mengutarakan sebagai organisasi besar APKLI tidak memihak kepada kedua kontestan yang sekarang ini sedang bertarung politik. Lebih lanjut, menjelang pesta demokrasi pada April 2019 nanti, dia menegaskan APKLI dalam posisi netral. Namun demikian, dia berharap siapa pun yang menjadi presiden harus memperhatikan rakyat kecil. (RO/OL-1