Indonesia-India Jalin Kerja Sama Kembangkan Pertanian Berkelanjutan

INDONESIA dan India memulai langkah kerja sama dalam pengembangan pertanian alami berbiaya nol (Zero Budget Natural Farming/ZBNF).

Pertemuan pertama dari sinergi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Februari mendatang.

"Kami akan mengirim perwakilan dari enam daerah ke Andhra Pradesh, India. Mereka akan dilatih dalam beberapa waktu dan diharapkan bisa membawa pulang teknologi dan pengetahuan ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan resmi, Rabu (23/1).

Luhut menjelaskan ZBNF adalah sebuah program pertanian yang mengadopsi pendekatan agroekologi. Sederhananya, program itu menjauhkan para petani dari penggunaan bahan-bahan kimia dalam kegiatan agrikultur.

Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari penerapan ZBNF. Biaya produksi pertanian dapat ditekan karena pupuk yang digunakan nantinya akan bebas dari bahan-bahan kimia.

Di samping itu, kesehatan petani dan lingkungan juga akan lebih terjaga.

Baca juga : Proyeksi Ekonomi Dunia Diturunkan, Ini Langkah yang Mesti Dilakukan Pemerintah

Bahkan, dari sisi output, produksi pertanian mampu tumbuh cukup signifikan dengan mengedepankan ZBNF.

Hal itu terlihat dari produksi padi di Andhra Pradesh yang terdongkrak sampai 15% setelah menerapkan program itu selama dua tahun.

"Ini yang ingin kita contoh. Kita bisa meningkatkan kualitas petani dan juga produksi di Indonesia," tuturnya.

Luhut melihat Indonesia dan India memiliki sedikit persamaan di sektor pertanian. Keduanya memiliki beban besar dalam menyediakan subsidi pupuk kimia.

"Jika program ini bisa diterapkan, tentu akan sangat baik. Kita bisa menekan biaya penggunaan pupuk. Lebih dari itu, kita punya andil dalam menjaga planet ini," lanjutnya.

Berkaca dari penanganan pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, limbah pertanian ternyata menjadi salah satu penyumbang polusi di sungai tersebut.

Racun-racun yang berasal dari bahan kimia terbawa hingga ke laut. Oleh karena itu, ZBNF menjadi perhatian Kemenko Bidang Kemaritiman. (OL-8)