Jonan Ingin Energi Kompetitif dengan Pembenahan Regulasi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menginginkan industri sektor energi lebih kompetitif. Dengan begitu perkebangan industri ini bisa lebih baik dan menghadirkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Kami mendorong industri sektor energi lebih kompetitif. Dengan begitu masyarakat akan diuntungkan karena harga energi bisa lebih murah," terang Jonan dalam acara kuliah umum dengan tema mewujudkan energi berkeadilan dan berkelanjutan pada gelaran perayaan hari ulang tahun Media Indonesia ke 49 di Jakarta. Selasa (22/1)

Menurut dia, pemerintah mendorong industri sektor energi seperti sub sektor minyak maupun gas. Salah satu caranya dengan memberikan kemudahan dan kepastian berusaha melalui perbaikan regulasi.

Kementerian ESDM pada 2018 telah melakukan deregulasi perizinan dan sertifikasi sebanyak 186. Kemudian tahun ini akan melakukan kajian perizinan maupun sertifikasi untuk memangkas hambatan administrasi.

"Masih ada 60 sampai 70 regulasi yang perlu dikaji untuk kemudahan investasi. Ini supaya kegiatan usaha tidak disibukan dengan mengurus perizinan dan hal administrasi lain," ungkapnya.

Yang menjadi pegangan, kata dia, pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan seluruh kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat dan aturan menyangkut keselamatan. "Yang lainnya saya katakan yang diperlukan saja. Jadi jangan bolak balik urus izin," katanya.

Jonan mengatakan pemerintah juga menginginkan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM) di tingkat ritel bisa lebih kompetitif. Maka kemunculan perusahaan ritel lain selain yang ada saat ini bisa mendorong harga BBM lebih murah dan dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

"Kita akan dorong pemerataan BBM supaya asyarakat lebih udah mendapatkan kebutuhan tersebut. Selain melalui BBM satu harga, pihak Exxon juga menyatakan akan turun di sektor ritel dengan membangun 10ribu SPBU mini dan hal ini sesuai arahan Bapak Presiden silahkan saja sebab kalau banyak oeprator maka harganya lebih kopetitif dan yang diuntungkan rakyat," ungkapnya.

Jonan mengatakan, pemerintah juga tidak mengutamakan perusahaan tertentu dalam pengelolaan energi. Perusahaan plat merah dan swasta diberikan kesempatan sama untuk berusaha meningkatkan kedaulatan energi nasional.

Dengan begitu, kata dia, persaingan usaha yang bersih akan terus tumbuh dengan baik. Misalnya dalam pengelolaan blok minyak dan gas, pemerintah memberikan kesempatan perusahaan plat erah dan swasta untuk bersaing dalam tahap tender.

Menurut Jonan Pertamina dalam beberapa waktu terakhir berhasil mendapatkan hak pengelolaan blok Rokan sampai Mahakam. Hal itu sepenuhnya melalui mekanisme yang adil dengan memberikan kesempatan penawaran dari seluruh perusahaan yang berminat.

Jonan mengatakan, pemerintah juga mendorong harga gas dapat turun seiring peningkatan inftrastruktur jaringan gas kota. Pasalnya hal itu bukan hanya dapat menurunkan biaya rumah tangga juga memangkas impor gas.

"Jaringan gas kota juga upaya besar meningkatkan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat, bukan hanya lebih murah tapi juga lebih mudah karena tidak perlu menenteng tabung. Maka semua wilayah yang punya sumur gas harus membangun jaringan gas rumah tangga," ungkapnya.

Ketika jaringan gas kota tersaambung minimal 500 ribu rumah setiap tahun, kata dia, bisa memangkas impor LPG. Pasalnya setiap tahun Indonesia membutuhkan 6.5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD atau million standard cubic feet per day), sementara produksi hanya 2 sampai 2.5 MMSCFD sehingga melakukan impor 4sampai 4.5 juta MMSCFD.

"Produksi gas bumi nasional besar yakni 7700 MMSCFD tapi itu tidak bisa dibuat LPG tapi hanya LNG. Maka kita gunakan LNG untuk jaringan gas itu untuk mengurangi impor LPG yang bisa mencapai USD 50juta," terangnya.

Jonan juga menyatakan pemerintah menginginkan tarif listrik semakin hari semakin turun. Pasalnya hal itu berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Usahanya, kata dia, dengan meningkatkan efisiensi di seluruh lini mulai pembangkit hingga transmisi. Selain itu juga menyediakan batubara untuk pembangkit dengan ketentuan domestic market obligation (DMO).

"Saya, Menteri BUMN Rini Soemarno juga Dirut PLN Sofyan Basyir sepakat mengingikan tarif listrik itu semakin hari bisa semakin terjangkau. Maka salah satunya kita pastikan pasokan batubara cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit," pungkasnya. (OL-4)